Wim Desak Pemkot Palu Siapkan Alkon Hadapi Banjir

Daftar Isi

Abdurrahim Nassar Al'amri

PALU, Radar Sulteng – Banjir belum datang, tetapi DPRD Kota Palu meminta pemerintah tidak menunggu bencana kembali menerjang untuk menyiapkan peralatan. Banggar mendorong pengadaan Alkon dan tambahan tenda pengungsian masuk dalam APBD Perubahan 2026.

Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kota Palu, Abdurrahim Nassar Al’Amri alias Wim, saat rapat Banggar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Pettalolo dan jajaran OPD terkait, di ruang sidang utama DPRD, Jalan Moh Hatta, Kamis (17/9/2026).

Wim mengingatkan potensi hujan yang meningkat dalam beberapa bulan ke depan. Ia meminta pemerintah memperkuat kesiapan karena Kota Palu memiliki pengalaman menghadapi banjir bandang.

“Karena kita tidak tahu curah hujan ke depan ini bagaimana. Kita enggak minta ada banjir bandang atau apa, tapi paling tidak kita sudah harus standby karena ini sangat penting buat kita ke depan juga, pimpinan,” kata Wim dalam rapat.

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Data dalam dokumen perencanaan Pemkot Palu mencatat sekitar 615 hektare wilayah kota masuk zona risiko banjir tinggi. Wilayah berisiko tersebut berada di kawasan aliran sungai dan sejumlah jalur sungai yang melintasi permukiman.

Bahkan pada April 2025 lalu, hujan berintensitas tinggi memicu banjir bandang di tiga kecamatan di Kota Palu, yakni Mantikulore, Ulujadi dan Palu Barat. BNPB mencatat dua rumah hanyut dan sekitar 100 rumah terendam dalam kejadian tersebut.

Dalam rapat, Wim meminta empat unit Alkon untuk BPBD Kota Palu. Nilai pengadaannya disebut sekitar Rp16 juta.

Ia mengungkapkan kondisi Alkon yang tersedia saat ini menjadi persoalan karena disebut telah mengalami kerusakan. Padahal, alat tersebut dibutuhkan untuk mempercepat penyedotan maupun penanganan air saat terjadi genangan.

“Pertama mengenai Alkon karena saya sempat dulu, Ibu Sekot, telepon Ibu Sekot waktu itu minta Alkon untuk di Silae itu sangat susah, pimpinan. Nah, ternyata di BNPB ini Alkonnya mereka ini sudah rusak semua,” ujar politisi Demokrat itu.

Selain mesin penyedot air, kebutuhan tenda pengungsian turut menjadi perhatian. Wim menyebut BPBD hanya memiliki satu tenda yang dapat digunakan untuk penanganan warga terdampak.

Ia meminta penambahan dua tenda. Namun jika anggaran terbatas, satu unit dinilai cukup untuk dimasukkan lebih dulu dalam perubahan APBD.

“Seminggu kemarin ada kebakaran yang ada di Kampung Baru, pimpinan. Tenda di BNPB ini cuma ada satu. Tenda untuk pengungsian ini cuma ada satu. Kalau bisa ditambahkan dua, tapi kalau memang anggaran kita masih anu, satu saja dulu di perubahan, anggarannya kan cuma Rp40 juta,” jelasnya.

Dalam buletin yang diterbitkan pada (17/09/2026), BMKG memuat prediksi hujan Oktober hingga Desember. BMKG menyebut wilayah Indonesia secara umum diprediksi mengalami curah hujan kategori rendah hingga menengah, dengan sifat hujan bawah normal hingga normal. BMKG tetap meminta masyarakat mengacu pada pembaruan informasi bulanan untuk kondisi operasional.

Menanggapi usulan tersebut, Sekda Kota Palu Irmayanti Pettalolo mengatakan kesiapan menghadapi cuaca ekstrem menjadi perhatian pemerintah.

Menurutnya, kebutuhan Alkon tidak hanya berada di BPBD. Sejumlah OPD lain juga memiliki peralatan serupa sehingga pemerintah perlu mengecek kembali kebutuhan dan penganggarannya.

“Untuk berkaitan dengan upaya mitigasi terhadap cuaca yang cukup ekstrem, memang ini menjadi catatan perhatian kami. Dan untuk Alkon itu bukan hanya ada di BPBD. Itu ada di PU, ada juga di Disdamkar Kota Palu, ada beberapa OPD,” kata Irmayanti.

Ia menyebut pemerintah akan kembali mengecek kebutuhan peralatan untuk memastikan kesiapan apabila banjir kembali terjadi.

“Dinas Sosial nanti kita cek kembali ya, karena memang kita untuk siapkan apabila terjadi lagi banjir seperti tahun sebelumnya,” ujarnya.

Usulan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari pembahasan Banggar dalam penyusunan APBD Perubahan 2026. Wim meminta kebutuhan mitigasi tidak luput dari penganggaran, sehingga pemerintah memiliki peralatan yang siap digunakan ketika bencana terjadi.(AKA)