Sopir Barang Mengeluh Isi Solar Pakai Qris

Daftar Isi

AUDIENSI - Pertemuan dengan pihak supir bersama Pemkot Palu, tampak hadir Wakil Wali Kota, Imelda Liliana Muhidin yang mendengar aspirasi di ruangan Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, Jalan Balai Kota, Rabu (9/09/2026). (Andika Nur Hikmah/ Radar Sulteng)

PALU, Radar Sulteng – QR Code BBM subsidi yang kerap terblokir hingga membuat sopir gagal mengisi solar mendorong sejumlah pengemudi angkutan logistik mendatangi Pemerintah Kota (Pemkot) Palu.

Mereka meminta Pertamina dan pemerintah segera membenahi persoalan tersebut karena hambatan mendapatkan BBM mulai mengganggu aktivitas mencari nafkah dan distribusi barang di Kota Palu.

Keluhan itu disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Kota Palu, Rabu (9/9/2026). Aksi para sopir berjalan tertib dan kondusif dengan pengamanan aparat gabungan dari Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP Kota Palu.

Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin menerima langsung aspirasi para sopir. Turut hadir Asisten II Setda Kota Palu Rahmat Mustafa, Perwakilan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Made Bilan, serta perwakilan Hiswana Migas Sulteng Faat.

Ketua Serikat Aliansi Buruh Sulteng Abdul Wahyudin mengatakan, persoalan QR Code bukan lagi sekadar gangguan teknis. Sopir, kata dia, bisa kehilangan waktu dan penghasilan karena tidak dapat mengisi BBM subsidi meski telah memiliki QR Code resmi.

“Pihak kami mengeluhkan soal QR Code saat ingin mengisi BBM di SPBU selalu terkendala dan terblokir. Namun yang kami herankan, kendaraan lain saat mengisi solar aman-aman saja. Entah mereka menggunakan QR siluman, justru kami yang resmi menggunakan QR tidak terlayani karena terblokir,” kata Abdul Wahyudin.

Ia mempertanyakan kondisi di lapangan ketika kendaraan dengan QR Code resmi justru terhambat, sementara kendaraan lain masih dapat melakukan pengisian solar subsidi.

Abdul meminta Pertamina, Hiswana Migas, dan Pemkot Palu tidak hanya mencatat keluhan para sopir, tetapi segera menghadirkan solusi yang bisa dirasakan langsung di lapangan.

Menanggapi hal tersebut, Perwakilan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Made Bilan mengatakan, kasus QR Code terblokir tidak hanya ditemukan di Kota Palu. Masalah serupa juga dialami konsumen di sejumlah wilayah lain.

Menurut Made, terdapat beberapa penyebab QR Code atau barcode tidak dapat digunakan di SPBU. Salah satunya ketika kode digunakan di wilayah lain dalam waktu yang berdekatan dengan transaksi di Palu.

Penyebab lainnya adalah transaksi pengisian yang dilakukan berulang kali dalam satu hari, pembelian dengan volume yang dinilai tidak sesuai kapasitas tangki kendaraan, hingga proses pendaftaran yang menggunakan bantuan jasa atau pihak ketiga.

“Hal-hal seperti ini bisa menjadi indikator dalam sistem dan akhirnya QR Code dapat terblokir,” jelas Made.

Pertamina pun membuka layanan “Subsidi Tepat” di SPBU Mamboro untuk membantu sopir yang mengalami kendala. Booth tersebut beroperasi selama tiga hari, mulai pukul 09.00 hingga 17.00 WITA.

“Kami minta sopir membawa KTP, STNK dan kendaraannya untuk proses verifikasi dan aktivasi ulang agar bisa kembali menggunakan QR Code,” ujar Made.

Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin menegaskan Pemkot Palu tidak ingin persoalan sistem justru memutus mata pencaharian para sopir angkutan.

Ia mengatakan Pemkot siap menjadi penghubung antara sopir, Pertamina, dan Hiswana Migas untuk memastikan keluhan yang muncul di lapangan mendapat penyelesaian.

“Ke depan tidak ada lagi sopir yang terhambat mencari nafkah hanya karena persoalan sistem. Kami ingin BBM subsidi tepat sasaran, tapi juga tidak menyulitkan pelaku usaha logistik yang menjadi urat nadi ekonomi Kota Palu,” tegas Imelda.

Asisten II Setda Kota Palu Rahmat Mustafa menambahkan, Pemkot akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengevaluasi persoalan tersebut. Sosialisasi terkait penggunaan QR Code juga akan diperkuat agar sopir memahami aturan dan tidak lagi mengalami kesalahan dalam penggunaan sistem.

Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa sopir yang QR Code-nya bermasalah akan diarahkan memanfaatkan layanan “Subsidi Tepat” di SPBU Mamboro. Sementara Pemkot Palu bersama Pertamina akan melakukan pendataan ulang dan memantau distribusi BBM subsidi di lapangan.

Langkah tersebut diharapkan segera membuka kembali akses para sopir terhadap BBM subsidi, sehingga kendaraan angkutan tetap berjalan dan distribusi barang di Kota Palu tidak tersendat. (AKA)