Soal Belajar di Singapura, Wim Minta ASN Berprestasi Ikut Diberangkatkan

Daftar Isi

Abdurrahim Nassar Al’amri

PALU, Radar Sulteng – Bukan cuma soal ke mana aparatur Pemkot Palu belajar, tetapi siapa yang pantas membawa pulang ilmunya.

Komposisi peserta program pengembangan kompetensi ke Singapura dipertanyakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu, Abdurrahim Nassar Al’amri alias Wim.

Wim mempertanyakan rencana yang melibatkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai peserta. Menurutnya, kesempatan pengembangan kapasitas semestinya turut mempertimbangkan aparatur yang memiliki kemampuan serta prestasi di bidang masing-masing.

“Kenapa tidak orang-orang yang memang punya kemampuan, yang berprestasi di masing-masing OPD itu yang dibawa?” tanya Wim pada rapat, Selasa (22/09/2026).

Menurut politisi Demokrat itu, penentuan peserta sebaiknya mengikuti kebutuhan pembelajaran. Jika terdapat persoalan atau program tertentu yang membutuhkan pengetahuan khusus, aparatur yang bersentuhan langsung dengan bidang tersebut dapat menjadi peserta.

“Kalau memang ada OPD yang membutuhkan sesuatu, misalnya untuk satu program tertentu, itu yang kita pelajari,” ujarnya.

Ketua Komisi C itu juga meminta kejelasan mengenai apa yang akan dipelajari setiap peserta selama berada di Singapura. Bagi Wim, perbedaan kebutuhan antar-OPD perlu tercermin dalam sasaran kegiatan sehingga hasil pembelajaran tidak berhenti pada pengalaman perjalanan.

Pertanyaan tersebut turut menyentuh rencana keberangkatan camat. Dari delapan kecamatan di Kota Palu, lima camat definitif direncanakan mengikuti program, sedangkan tiga kecamatan lainnya masih dipimpin pelaksana tugas.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Palu, John Yus Madoli, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).

“ASN itu harus mengembangkan kompetensi,” kata John dalam pemaparan kepada Banggar.

John juga menjelaskan, program telah disusun dalam kerangka acuan kerja (TOR) dan dikaji bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN). Rencana tersebut membagi perangkat daerah ke dalam kelompok sesuai bidang pembelajaran.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Palu Romy Sandi Agung menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar perjalanan ke luar negeri. Program itu merupakan bagian dari pendidikan dan pelatihan yang diarahkan pada penguatan kompetensi manajerial pimpinan OPD.

“Jadi sebenarnya bukan kunjungan luar negerinya. Tetapi bagaimana pimpinan OPD ini bisa mengembangkan kompetensi manajerial. Itu yang paling penting,” jelas Romy.

Pembahasan Banggar kemudian menempatkan komposisi peserta sebagai salah satu aspek yang perlu diperjelas, terutama mengenai kesesuaian peserta dengan kebutuhan pembelajaran dan manfaat yang dapat diterapkan setelah program selesai. (AKA)