SMKN 8 Palu Minta Ortu Bayar Biaya Praktik Geologi
![]() |
| Rahmi |
Sekolah Mengaku Untuk Makan Minum dan Biaya Masuk
PALU, Radar Sulteng - Dugaan pungutan terhadap
siswa mencuat di SMKN 8 Palu. Keluhan dari beberapa orang tua siswa menyebut
adanya penarikan Rp20 ribu untuk kartu siswa serta biaya sekitar Rp225 ribu
bagi siswa Jurusan Geologi yang mengikuti kegiatan turun lapangan.
Beberapa orang tua mempertanyakan dasar
penarikan tersebut. Mereka menilai biaya yang dibebankan kepada siswa perlu
dijelaskan secara terbuka, termasuk peruntukan dan mekanisme pengelolaan uang
yang dikumpulkan.
Menanggapi hal itu, Plt Kepala SMKN 8 Palu,
Rahmi, membenarkan adanya pembayaran dari siswa. Namun, ia menjelaskan
pembayaran tersebut dilakukan untuk kebutuhan tertentu dan tidak seluruhnya
merupakan pungutan yang diwajibkan sekolah.
Untuk kartu siswa, Rahmi mengatakan pembayaran
Rp20 ribu memang sempat dilakukan oleh sejumlah siswa kelas 10. Menurutnya,
anggaran pembuatan kartu sebenarnya sudah dimasukkan dalam Dana BOSP tahap II.
Persoalannya, pencairan dana tersebut
mengalami keterlambatan. Sementara itu, sejumlah siswa, khususnya dari Poboya,
membutuhkan kartu siswa lebih cepat untuk keperluan mendapatkan tunjangan dari
CPM.
Karena bahan kartu belum tersedia, sekolah
memberikan pilihan kepada siswa yang membutuhkan agar membayar terlebih dahulu
Rp20 ribu untuk pembelian bahan kartu.
Rahmi menyebut pembayaran tersebut hanya
bersifat sementara. Setelah Dana BOSP tahap II cair, uang yang sebelumnya
dikeluarkan siswa akan dikembalikan.
Menurutnya, pengembalian tersebut kini telah
dilakukan kepada seluruh siswa yang sebelumnya membayar.
“Sudah dikembalikan semua itu uang Rp20 ribu
yang kami sudah pungut dari siswa,” kata Rahmi saat ditemui di ruangannya,
Senin (31/08/2026).
Jumlah siswa yang sebelumnya membayar disebut
sekitar 20 orang, seluruhnya dari kelas 10.
Rahmi juga menegaskan tidak ada kewajiban bagi
seluruh siswa untuk membayar Rp20 ribu. Siswa yang belum membutuhkan kartu
dapat menunggu hingga sekolah memperoleh bahan dari anggaran BOSP.
“Kalau untuk dari sekolah mencetakkan itu,
kita tunggu tahap dua dulu cair baru kita beli bahannya,” ujarnya.
Sementara itu, persoalan biaya kegiatan
lapangan Jurusan Geologi memiliki mekanisme berbeda. Rahmi mengoreksi nominal
yang disampaikan dalam laporan orang tua dari Rp225 ribu menjadi sekitar Rp205
ribu.
Menurutnya, uang tersebut digunakan untuk
kebutuhan siswa selama kegiatan di Pantai Marantale. Rinciannya antara lain
makan, cemilan ringan, sewa tempat dan biaya masuk lokasi.
Untuk transportasi, Rahmi menyatakan biaya
tersebut tidak dibebankan kepada siswa melalui uang Rp205 ribu. Transportasi
disebut menggunakan Dana BOSP sekitar Rp6 juta untuk menyewa tiga kendaraan.
Kegiatan lapangan tersebut merupakan bagian
dari praktik pembelajaran Jurusan Geologi. Rahmi menjelaskan siswa melakukan
pengukuran air laut dan pasang surut dalam kegiatan yang berlangsung hingga
sekitar 24 jam.
Kebutuhan konsumsi selama kegiatan juga cukup
besar karena siswa harus melakukan aktivitas hingga malam. Makanan ringan, kopi
dan teh disiapkan selama kegiatan berlangsung.
Rahmi mengatakan kegiatan praktik lapangan
merupakan kebutuhan pembelajaran di SMK, terutama bagi Jurusan Geologi yang
menurutnya memang lebih banyak melakukan praktik langsung.
“Memang kita harus sering-sering turun
lapangan,” katanya.
Mengenai penarikan biaya kegiatan, Rahmi
mengatakan pihak sekolah terlebih dahulu berkomunikasi dengan orang tua siswa.
Pembahasan dilakukan melalui grup orang tua.
Ia mengklaim tidak ada orang tua yang
menyampaikan keberatan dalam pembahasan tersebut. Bahkan, menurutnya, sejumlah
orang tua menyatakan siap membantu apabila biaya transportasi tidak dapat
ditanggung sekolah.
Rahmi juga menyebut pembiayaan kegiatan telah
dibahas bersama komite sekolah.
Menurutnya, sekolah harus membagi anggaran
karena SMKN 8 Palu memiliki empat jurusan yang sama-sama membutuhkan kegiatan
praktik. Jika seluruh kebutuhan kegiatan lapangan dibebankan kepada Dana BOSP,
anggaran dinilai tidak akan cukup untuk mengakomodasi seluruh jurusan.
“Kalau kita mau anggarkan semua, apalagi
Geologi itu yang terbanyak siswanya, pasti kasihan jurusan lain. Tidak tercover
nanti,” jelasnya.
Di sisi lain, Rahmi mengaku belum menerima
keluhan secara langsung dari siswa maupun orang tua terkait pembayaran
tersebut.
Namun, ia memastikan sekolah terbuka jika ada
orang tua yang merasa keberatan dan ingin meminta penjelasan. Pihak sekolah,
kata dia, akan menjelaskan penggunaan dana dan membahas persoalan tersebut
bersama orang tua.
“Kalau misalnya keberatan dan mengajukan
keberatan, pasti saya akan mengajak diskusi, akan menjelaskan seperti apa
kegunaannya,” katanya.
Rahmi juga menyatakan kondisi ekonomi siswa
menjadi pertimbangan sekolah. Ia mencontohkan seorang siswa yatim piatu yang
tinggal bersama neneknya pernah dibantu oleh Kepala Program Keahlian agar tetap
dapat mengikuti kegiatan lapangan bersama siswa lainnya
Pihak sekolah menyatakan seluruh pembayaran
memiliki peruntukan dan mekanisme masing-masing serta membuka ruang bagi orang
tua yang ingin meminta penjelasan.(AKA)
.png)

