Safri Ingatkan Prabowo Hilirisasi Beri Manfaat Nyata bagi Sulteng

Daftar Isi

SAFRI

PALU, Radar Sulteng — Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sulawesi Tengah sekaligus Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng, Muhammad Safri, mendorong Presiden Prabowo Subianto memastikan kebijakan hilirisasi dan pengelolaan kekayaan alam di Sulawesi Tengah memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat.

Safri menilai besarnya aktivitas pertambangan dan industri hilirisasi di Sulawesi Tengah harus diikuti dengan manfaat yang sepadan bagi masyarakat. Menurutnya, kekayaan alam yang berasal dari daerah semestinya tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi di tingkat nasional, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat serta kapasitas fiskal daerah.

“Kekayaan yang berasal dari daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” demikian pandangan Safri yang disampaikan dalam materi komunikasinya terkait evaluasi kebijakan hilirisasi di Sulawesi Tengah.

Safri menekankan bahwa investasi dan hilirisasi memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Namun, kebijakan tersebut harus mampu menyeimbangkan kepentingan investasi, penerimaan negara, kepentingan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya mengevaluasi berbagai fasilitas fiskal yang diberikan kepada industri, seperti tax holiday, tax allowance, relaksasi perpajakan, serta pembebasan atau pengurangan kewajiban tertentu.

Menurut Safri, pemberian insentif investasi perlu disertai batas waktu, indikator keberhasilan yang jelas, dan evaluasi berkala. Dengan demikian, fasilitas fiskal dapat benar-benar menjadi instrumen pembangunan dan tetap tepat sasaran.

“Insentif investasi boleh diberikan sebagai bagian dari strategi pembangunan. Tetapi harus ada ukuran keberhasilannya dan evaluasi secara berkala. Ketika industri sudah berkembang dan memiliki kemampuan ekonomi yang kuat, pemerintah perlu memastikan kontribusinya terhadap negara dan daerah juga semakin optimal.”

 

Jangan Hanya Menghitung Nilai Investasi

Safri berpandangan bahwa evaluasi terhadap industri hilirisasi tidak cukup hanya dengan melihat besarnya investasi yang masuk. Pemerintah perlu menghitung manfaat secara menyeluruh, mulai dari jumlah lapangan kerja, nilai sumber daya alam yang dimanfaatkan, nilai tambah yang tercipta, hingga pajak dan royalti yang diterima negara serta daerah.

Yang tidak kalah penting, kata dia, adalah mengukur seberapa besar manfaat tersebut kembali dirasakan oleh masyarakat.

“Dari sana kita bisa melihat apakah kebijakan tersebut sudah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Safri juga menyoroti adanya perbedaan nilai antara komoditas pada tahap hulu dengan produk setelah melalui proses pengolahan dan pemurnian. Karena itu, daerah penghasil sumber daya alam tidak boleh hanya memperoleh manfaat dari sektor hulu, sementara nilai tambah terbesar justru tercipta di kawasan industri.

“Jangan sampai daerah hanya menerima manfaat dari sisi hulu, sementara nilai tambah terbesar tercipta di kawasan industri.”

Safri menyatakan semangat tersebut sejalan dengan komitmen PKB yang menjadikan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 sebagai salah satu landasan dalam memperjuangkan pengelolaan kekayaan negara agar kemakmuran dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks Sulawesi Tengah, ia berharap kebijakan pemerintah pusat terkait hilirisasi benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat daerah penghasil.

“Kalau Presiden serius mengatakan kekayaan alam harus dinikmati rakyat, maka Sulawesi Tengah harus menjadi salah satu daerah yang merasakan langsung kebijakan itu,” tegas Safri.

Ia pun mendorong agar peningkatan nilai tambah sumber daya alam diikuti dengan peningkatan kontribusi fiskal, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Safri, keberhasilan hilirisasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya investasi yang masuk atau berkembangnya kawasan industri, tetapi juga dari seberapa besar kekayaan alam tersebut mampu dikonversi menjadi kemakmuran rakyat dan manfaat nyata bagi daerah. (bar/*)