.png)
Reny Lamajido: Pelaku Usaha Harus Adaptif di Era e-Katalog V6
PALU, Radar Sulteng – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., mendorong para pelaku usaha untuk segera beradaptasi dengan perkembangan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis digital, khususnya melalui e-Katalog V6.
Menurut Reny, perkembangan teknologi dalam sistem pengadaan
pemerintah membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk
memperkenalkan dan memasarkan produknya kepada instansi pemerintah.
Pelaku usaha yang telah terdaftar dalam ekosistem digital
pengadaan, kata dia, akan lebih mudah menawarkan produknya. Di sisi lain,
pemerintah dapat mencari serta membandingkan berbagai produk dari pelaku usaha
secara sehat dan kompetitif.
“Melalui sistem ini, transaksi dapat dilakukan secara
akuntabel dan transparan. Mari kita bangun bersama ekosistem pengadaan
pemerintah yang terbuka, sehat, kompetitif, transparan dan berintegritas,” ujar
Reny saat membuka Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Pelaku Usaha Inklusif
dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Hotel Aston Palu, Kamis (10/9/2026).
Ia menilai, transformasi digital dalam pengadaan barang dan
jasa pemerintah harus diikuti dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha. Dengan
demikian, seluruh kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk masuk
dan berkembang dalam ekosistem pengadaan pemerintah.
Kegiatan yang digelar Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI tersebut menjadi momentum untuk memperkuat
kapasitas pelaku usaha, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, pemuda dan
warga binaan.
Kelompok tersebut didorong agar semakin siap mengambil
bagian dalam ekosistem pengadaan pemerintah yang inklusif dan berbasis digital.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja
Sama Internasional LKPP RI Dwi Rahayu Eka Setyowati mengapresiasi komitmen Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah dalam membangun tata kelola pengadaan barang dan jasa
yang baik.
Menurut Dwi Rahayu, komitmen tersebut tercermin dari capaian
Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 yang
mencapai 85,06. Selain itu, tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
(UKPBJ) telah berada pada level 9.
“Ini menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pengadaan yang
profesional, transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Dalam kegiatan yang diikuti sekitar 120 pelaku usaha
tersebut, LKPP RI menegaskan komitmennya untuk membuka ruang dan kesempatan
yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat dalam mengembangkan kegiatan
ekonomi melalui ekosistem pengadaan pemerintah berbasis digital.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Pengadaan
Barang dan Jasa Pemprov Sulteng Irwan, S.KM., S.H., M.H. (bar/*)
