Menu MBG Berasa Bensin dan Handbody, Relawan Touna Desak Korwil BGN Dievaluasi
Keracunan MBG Di SD Bahari kecamatan tojo
AMPANA, Radar Sulteng – Relawan MBG Kabupaten Tojo Una-una (Touna) mendesak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tojo Una-Una dievaluasi.
Erwin Ibrahim selaku Korwil Relawan Kawal MBG Kabupaten Touna mendesak Korwin BGN di Touna dievaluasi menyusul dua kasus dugaan keracunan yang terjadi dalam sepekan.
Kasus terbaru terjadi di SD Desa Bahari, Kecamatan Tojo,
Kamis (11/9/2026). Sejumlah siswa dilaporkan mengalami mual, muntah dan pusing
setelah menyantap menu MBG.
![]() |
| Sampel Menu MBG di Touna |
Erwin Ibrahim menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di daerah tersebut. Ia bahkan mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk terhadap Korwil BGN di wilayah tugas Kabupaten Touna.
Dalam pernyataannya, Ibrahim menyebut kasus pertama terjadi
di SD 11 Ratolindo pada Jumat (4/9/2026). Sebanyak 10 siswa dilaporkan
mengalami gejala mual, muntah, pusing dan sakit perut setelah mengonsumsi menu
bakso.
Dari 10 siswa tersebut, dua di antaranya harus menjalani
perawatan di RSUD Ampana. Sampel makanan kemudian dikirim ke Laboratorium
Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah pada 5 September 2026 untuk pemeriksaan.
Belum selesai kasus pertama, dugaan kejadian serupa kembali
terjadi di SD Desa Bahari, Kecamatan Tojo, pada Kamis (11/9/2026).
![]() |
| Erwin Ibrahim |
Ibrahim menyebut makanan tiba di sekolah sekitar pukul 08.50 WITA dan mulai dibagikan sekitar pukul 09.10 WITA. Sekitar 30 menit setelah mengonsumsi makanan, sejumlah siswa mengalami mual, muntah dan pusing.
Yang menjadi perhatian, menurut keterangan Ibrahim
berdasarkan pengakuan siswa, terdapat makanan yang disebut memiliki rasa dan
aroma tidak biasa. Buah semangka disebut terasa seperti bensin, sementara tahu
disebut memiliki rasa seperti handbody.
Menu yang disajikan dalam paket MBG tersebut terdiri dari
nasi putih, sempol ayam saus Bangkok, tahu bumbu Bali, capcai sawi dan wortel,
serta buah semangka.
Ibrahim menyatakan dua kejadian tersebut harus menjadi bahan
evaluasi serius. Menurutnya, pengawasan terhadap kualitas makanan dan rantai
pasok bahan baku MBG perlu diperketat agar kejadian serupa tidak kembali
terjadi.
Selain persoalan dugaan keracunan, Ibrahim juga menduga
adanya praktik monopoli dalam pengadaan bahan baku MBG di Touna.
‘Terdapat sekitar lima hingga tujuh SPPG di Kabupaten Touna
yang diduga memperoleh sebagian besar bahan bakunya dari satu pemasok besar,”
ujar Ibrahim, Sabtu (12/9/2026).
Menurut Erwin, kondisi tersebut perlu diperiksa karena
berpotensi bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun
2025. Ia merujuk Pasal 11 Ayat 4 yang mengatur larangan bagi SPPG melakukan
praktik monopoli, monopsoni dan kartel dalam pengadaan bahan baku.
“Kami mendesak BGN RI dan pemerintah pusat melakukan audit
menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Kabupaten Touna serta Korwil BGN di
wilayah tugas Kabupaten Touna dievaluasi, bahkan dicopot atau dinonaktifkan
apabila terbukti tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan,”
ujarnya, Sabtu (12/9/2026).
Selain itu, Erwin meminta SPPG yang terbukti menjadi
penyebab keracunan diberikan sanksi tegas, termasuk penghentian operasional
secara permanen apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran
serius.
Ia juga meminta seluruh rantai pasok bahan baku pada SPPG di
Touna diaudit, termasuk dugaan pola satu pemasok yang melayani sejumlah SPPG.
Tidak hanya itu, Ibrahim menuntut adanya transparansi publik
terkait hasil audit, daftar pemasok dan kontrak kerja sama seluruh SPPG di
Kabupaten Touna.
Untuk para siswa yang terdampak, ia meminta pemerintah
memastikan seluruh korban memperoleh penanganan medis, pembiayaan dan
pendampingan psikososial secara gratis.
Erwin juga mendesak pemerintah pusat mempertimbangkan
penghentian sementara pelaksanaan MBG secara nasional untuk melakukan evaluasi
menyeluruh terhadap sistem, regulasi, pengawasan dan rantai pasok program
tersebut.
“Nyawa anak-anak Touna bukan untuk uji coba,” tegas Ibrahim.
Ia memberikan waktu 3x24 jam kepada pihak terkait untuk
mengambil keputusan dan langkah tegas. Jika tidak ada respons, Ibrahim
menyatakan akan menggelar aksi damai dan audiensi dengan Ketua Satgas MBG serta
DPRD Kabupaten Tojo Una-Una. (bar)
.png)



