Manajemen Distribusi BBM Picu Kelangkaan Solar

Daftar Isi

Musliman

PALU, Radar Sulteng - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah (Sulteng) termasuk Kabupaten Parigi Moutong, terkait antrean BBM di sejumlah SPBU.

Musliman anggota komisi III DPRD Sulteng menjelaskan, Komisi III saat ini belum secara khusus melakukan pengawasan terhadap persoalan kelangkaan BBM tersebut, mengingat pihaknya baru saja menyelesaikan agenda monitoring dan evaluasi pembangunan jalan provinsi selama hampir satu minggu.

"Kalau Komisi lll belum mengawasi hal itu sampai ke sana, karena kami ini kemarin bertugas mengawasi hampir satu minggu, kita jalan untuk melakukan monitoring dan evaluasi tentang pembangunan jalan provinsi di Sulawesi Tengah," ujarnya saya ditemui usai rapat Paripurna di kantor DPRD Sulteng jalan Moh Yamin. Rabu, (16/9/1016).

Ia mengungkapkan, dalam perjalanan monitoring tersebut pihaknya memang menemukan sejumlah SPBU yang mengalami kelangkaan BBM. Menurutnya, kelangkaan tersebut terkait dengan sistem pembagian kuota dari Pertamina, yang menurutnya kewalahan karena pasokan minyak yang masuk ke Indonesia tidak lagi seperti biasanya, dipengaruhi kondisi geopolitik global serta kebijakan pengembangan biosolar berbahan dasar sawit.

Musliman menjelaskan, pemerintah tengah mendorong penggunaan biosolar guna mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM solar, termasuk melalui produk Pertamina Dex serta pengembangan bahan bakar campuran B50. Ia menyebut perubahan manajemen distribusi, dari sebelumnya mengirim bahan mentah minyak ke luar negeri untuk diolah menjadi bahan jadi, kini diputus dan diarahkan pada pengolahan dalam negeri, turut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran distribusi BBM.

"Manajemen pemutusan ini yang membuat kita terjadi pembaharuan. Pembaharuan ini yang tidak lancar juga, sehingga itu salah satu manajemen juga membuat salah satu kelangkaan BBM ini," jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya bersama Gubernur Sulteng telah menyampaikan desakan kepada Pertamina agar distribusi BBM dapat berjalan lebih kontinue, mengingat solar merupakan kebutuhan vital, khususnya bagi sektor transportasi dan pengangkutan barang yang mengandalkan bahan bakar bersubsidi.

Musliman menyebut, harga solar bersubsidi untuk masyarakat umum saat ini berada di bawah Rp10 ribu, sementara solar untuk kebutuhan industri dipatok tetap di atas Rp16 ribu. Ia menegaskan persoalan kelangkaan ini bukan disengaja, melainkan dampak dari perubahan sistem yang tengah diperbaiki pemerintah tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, menanggapi keluhan warga terkait harga eceran BBM khususnya Pertalite yang mencapai Rp15 ribu perbotol kaca dan Rp30 ribu per botol kemasan air mineral disejumlah daerah khususnya Parimo, Musliman menjelaskan harga eceran turut dipengaruhi jarak dan biaya transportasi ke lokasi penjualan,  khususnya di daerah terpencil.

"Itu tergantung jauhnya saja. Kalau memang agak jauh, ya pasti agak mahal karena itu transportasi," ujarnya.

Ia menegaskan, harga BBM di tingkat SPBU resmi tidak pernah mengalami kenaikan, namun untuk penjualan eceran atau pengecer, pemerintah tidak dapat mengontrol sepenuhnya karena sudah masuk ranah mekanisme bisnis pihak ketiga. Meski begitu, ia berharap kenaikan harga oleh pengecer tetap berada dalam batas wajar.

"Kita berharap jangan sampai terlalu jauh. Kalau misalnya sekarang ini di Pertalite 10 ribu, naik-naik 12 ribu itu masih boleh. Tapi kalau sudah sampai di atas 15 ribu, ya sudah terlalu juga itu," ungkapnya.

Ia mengecualikan daerah-daerah terpencil yang menurutnya wajar memiliki harga jual lebih tinggi mengingat kendala akses transportasi. Musliman turut menyinggung fenomena serupa yang terjadi pada komoditas gas elpiji, di mana harga di tingkat pengecer bisa melonjak signifikan akibat rantai distribusi yang panjang, mulai dari pengecer, agen, hingga distributor.

"Harganya saja hanya tiba-tiba 10 ribu, sekarang sudah sampai 30 ribu. Ini permainan ada di tingkat pengecer, agen, sampai distributor. Di situ permainannya," ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan kebebasan berusaha di tengah sistem ekonomi saat ini perlu tetap dibatasi kewajaran, agar tidak merugikan masyarakat secara berlebihan.

"Karena kita memang dari demokrasi, ya ada kebebasan seperti itu. Tapi kebablasan juga janganlah," pungkasnya. (ZAR)