Kepala OPD se Kota Palu Mau ke Singapura, Anggaran Rp1,1 Miliar

Daftar Isi

Muslimun

DPRD Kota Palu Pertanyakan Urgensinya

PALU, Radar Sulteng – Rencana pengalokasian sekitar Rp1,126 miliar untuk pengembangan kompetensi aparatur Pemerintah Kota (Pemkot) Palu ke Singapura dipertanyakan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu dalam pembahasan Perubahan APBD 2026.

Anggaran tersebut mencakup rencana keberangkatan para kepala OPD atau kepala dinas serta camat. Sementara dari delapan camat di Kota Palu, lima camat definitif direncanakan mengikuti kegiatan, sedangkan tiga lainnya tidak masuk karena masih berstatus pelaksana tugas.

Anggota Komisi B DPRD Kota Palu, Muslimun, mempertanyakan urgensi perjalanan luar negeri tersebut di tengah pembahasan efisiensi anggaran. Ia menilai besaran dana yang disiapkan perlu disertai tujuan dan manfaat yang terukur.

“Katanya kita efisiensi, tapi teman-teman mau ke luar negeri. Di sisi yang lain, kalau lihat ke luar negeri ini tujuannya apa? Karena menurut saya budget-nya besar sekali ini Rp1,126 miliar,” kata Muslimun dalam rapat, Jalan Moh Hatta, Selasa (22/09/2026).

Muslimun juga mempertanyakan alasan Singapura dipilih sebagai lokasi pembelajaran. Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur masih dapat dilakukan dengan mengambil referensi dari daerah-daerah di Indonesia.

“Kalau mau belajar, kecukupannya kan cukup di dalam negeri. Kenapa harus keluar? Kalau mau ingin peningkatan kapasitas,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Arif Miladi, anggota Komisi A DPRD Kota Palu dari Fraksi Golkar. Ia meminta jika kegiatan tetap dilaksanakan, setiap OPD terlebih dahulu memiliki persoalan yang jelas untuk dibawa sebagai bahan pembelajaran.

“Dicatat saja apa permasalahan-permasalahan yang ada di OPD masing-masing. Supaya begitu nanti ke tempat tujuan, masing-masing OPD bisa berdiskusi dengan tempat tujuan itu permasalahannya masing-masing sehingga ada output hasilnya yang dibawa pulang kemari,” ujar Arif.

Arif juga meminta hasil pembelajaran tersebut dilaporkan setelah peserta kembali ke Palu. Menurutnya, laporan itu diperlukan agar DPRD dapat melihat sejauh mana pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Laporkan, maksudnya kita bisa sharing kembali setelah pulang kira-kira apa yang bisa dihasilkan dari sana,” katanya.

Menjawab pertanyaan Banggar, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDMD) Kota Palu, John Yus Madoli, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengembangan kompetensi ASN.

John menyebut Singapura dipilih karena memiliki sejumlah praktik yang dapat menjadi referensi, mulai dari pelayanan dasar, kesehatan, kependudukan, infrastruktur, permukiman, lingkungan hingga mobilitas.

“Singapura ini memiliki begitu banyak kelebihan yang kemudian ini bisa menjadi salah satu referensi pemerintah Kota Palu terkait dengan layanan dasar, sosial, kesehatan, kependudukan, bahkan infrastruktur, pemukiman, lingkungan dan mobilitas,” jelasnya.

Terkait delapan kecamatan, John menjelaskan hanya lima camat yang masuk rencana keberangkatan karena berstatus definitif. Sementara tiga camat lainnya masih berstatus pelaksana tugas.

Kepala BPKAD Kota Palu, Romy Sandi Agung, menegaskan agenda tersebut merupakan bagian dari pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi manajerial yang bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

“Jadi sebenarnya bukan kunjungan luar negerinya. Tetapi bagaimana pimpinan OPD ini bisa mengembangkan kompetensi manajerial. Itu yang paling penting,” kata Romy.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Palu, Muhlis U. Aca, menyampaikan harapan agar kegiatan tersebut menghasilkan pembelajaran sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Ia menilai masing-masing pihak memiliki kompetensi dan peran yang berbeda dalam menunjang hasil kegiatan.

“Harapan kita bersama, khususnya juga teman-teman di DPR ini, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh BKD, Bappeda, Pak Romi, artinya insyaallah ini semua niat baik dari kita,” tutupnya. (AKA)