Geruduk Ruang Rapat Komisi, Mahasiswa Minta Tindaklanjuti Tuntutan

Daftar Isi

TUNTUT - Audiensi antara Aliansi Mahasiswa Kota Palu bersama DPRD. Senin, (21/9/2026). Foto : Zahra

PALU, Radar Sulteng - Aksi unjuk rasa mahasiswa di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi, pada Senin (21/09/2026), berujung pada penghentian sementara (skorsing) rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang tengah berlangsung, setelah massa aksi berhasil masuk hingga ke ruang rapat komisi.

Aliansi mahasiswa yang terdiri dari perwakilan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Universitas Tadulako (Untad), dan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu ini awalnya ditemui oleh Wakil Ketua I DPRD Sulteng, Ketua Komisi IV Hidayat Pakamundi, serta Ketua Fraksi PKS. Namun, mahasiswa sempat menolak audiensi tersebut karena bersikeras ingin bertemu langsung dengan Ketua DPRD Sulteng.

Ketua Bapemperda, Sri Indraningsih Lalusu, yang memimpin rapat turut melayani audiensi tersebut. Ia menegaskan kepada mahasiswa bahwa Ketua DPRD Sulteng saat ini tidak sedang berada di Kota Palu, sehingga permintaan bertemu langsung tidak dapat dipenuhi pada kesempatan tersebut.

Dalam audiensi tersebut, mahasiswa dari UIN Datokarama dan Untad menagih janji kepada Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng, Wiwik Jumatul Rofiah, terkait sejumlah isu dan tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan dalam aksi beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua BEM Untad, Ramlah, mengatakan kedatangan mahasiswa kali ini bertujuan menagih kepastian sejauh mana tuntutan-tuntutan tersebut telah ditindaklanjuti.

Menanggapi hal itu, Wiwik menyatakan seluruh tuntutan mahasiswa telah disampaikan kepada Ketua DPRD dan telah dibahas dalam rapat bersama pimpinan DPRD serta pimpinan fraksi.

"Kita sudah rapat pimpinan, pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi, yang dibahas salah satunya adalah demo mahasiswa, saya sudah sampaikan di forum pimpinan," ujar Wiwik saat audiensi.

Mahasiswa yang hadir menyatakan hanya ingin mengetahui hasil dari pertemuan pimpinan tersebut, sekaligus meminta agar seluruh tuntutan mereka segera ditindaklanjuti oleh anggota DPRD.

Salah satu isu yang turut disuarakan dalam aksi kali ini mengenai persoalan keterlambatan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat musim kemarau panjang. Ketua BEM Untad mengaku sebelumnya telah melakukan audiensi dengan pihak Pertamina Niaga terkait persoalan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa meminta DPRD menindaklanjuti dengan memanggil pihak Pertamina, sekaligus berkomitmen melakukan pengawasan dan evaluasi guna memastikan apakah kelangkaan BBM murni disebabkan keterlambatan distribusi dan kemarau panjang, atau justru akibat permainan oknum tertentu.

Setelah mendengarkan seluruh tuntutan mahasiswa, Sri menjelaskan bahwa DPRD Sulteng telah memperjuangkan sejumlah tuntutan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, salah satunya terkait Dana Bagi Hasil (DBH) daerah yang hingga kini belum sepenuhnya disalurkan pemerintah pusat.

"Kami ini anggota DPR meminta hak kami di daerah saja, dana salur kami yang di pusat sudah tiga tahun tidak dibayar, kami pergi ke sana menghadap menteri, menghadap dirjen, menghadap DPR RI tebal muka, bahkan dana bagi hasil kami yang telah kami catat rancangannya untuk rakyat, pupus harapan sampai saat ini pusat tidak pernah memberikannya sama kami di Sulteng. Saya Pak Ketua yang baru saja dirawat dari rumah sakit kami paksa ke Jakarta dengan Pak Gubernur ke sana, saya sudah bertanya-tanya apa salahnya Sulteng," ungkapnya dalam audiensi tersebut.

Sri menegaskan, seluruh tuntutan massa aksi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat telah disampaikan dan diperjuangkan Pemerintah Provinsi Sulteng ke pemerintah pusat.

Sebagai tindak lanjut dari audiensi tersebut, disepakati akan digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)  yang akan mempertemukan aliansi mahasiswa Kota Palu dengan seluruh ketua fraksi DPRD Provinsi Sulteng beserta jajaran pimpinan DPRD yang nantinya akan turut menghadirkan pihak Pertamina dan PLN. (ZAR)