Bupati Vera Sampaikan Nota Keuangan R-APBD Perubahan 2026
APBD-P - Sidang paripurna DPRD Donggala agenda Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (14/9/2026). Foto Kominfo Donggala
DONGGALA – Bupati Donggala Vera Elena Laruni, S.E., menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Donggala, Senin (14/9/2026).
Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Vera menjelaskan
bahwa penyampaian Rancangan Perubahan APBD merupakan bagian dari proses
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan secara tertib,
transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
Ia mengatakan, penyusunan perubahan APBD juga diarahkan
untuk memastikan kebijakan penganggaran tetap berorientasi pada kepentingan dan
kebutuhan masyarakat.
Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah
dialokasikan sebesar Rp1,290 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan
sebesar Rp1,368 triliun, dengan pembiayaan netto sebesar Rp77,582 miliar.
Bupati menegaskan, pengelolaan anggaran daerah harus
mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi dan
akuntabilitas.
Menurutnya, setiap program dan kegiatan yang dibiayai
melalui APBD harus memberikan manfaat yang jelas serta dapat dirasakan langsung
oleh masyarakat.
Salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Donggala dalam
perubahan APBD 2026 adalah peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur,
khususnya jalan.
Sejumlah ruas jalan strategis direncanakan ditangani secara
bertahap melalui metode tahun jamak atau multiyears. Kebijakan tersebut
diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas
masyarakat, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Donggala.
Bupati berharap pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026
bersama DPRD dapat berlangsung dalam semangat kemitraan dan keterbukaan.
Ia juga berharap proses pembahasan menghasilkan APBD
Perubahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus tetap sehat
dan berkelanjutan dari sisi fiskal.
“Pengelolaan anggaran harus memberikan manfaat yang nyata
bagi masyarakat serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel,” demikian
inti penyampaian Bupati dalam rapat paripurna tersebut. (bar/*)
.png)

