BERANI Lancar Dievaluasi

Daftar Isi

EVALUASI - RDP komisi III bersama dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulteng, Senin, (14/9/2026). Foto : Zahra

PALU, Radar Sulteng - Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) guna mengevaluasi pelaksanaan program infrastruktur Berani Lancar di Ruangan Baruga Gedung B Lantai III DPRD Sulteng, Senin (14/9/2026).

Pertemuan tersebut bertujuan membedah hasil monitoring proyek jalan dan jembatan dengan skema kontrak tahun jamak (Multi-Year Contract/MYC). Namun, untuk pembahasan yang lebih mendalam, Komisi III menyepakati adanya pertemuan lanjutan bersama seluruh unsur kedinasan terkait secara lengkap.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulteng, Dandy Adhiprabowo Nayoan menyatakan, rapat awal ini dimaksudkan untuk mendiskusikan temuan tim legislatif dari hasil kunjungan kerja di 13 kabupaten dan kota. Evaluasi tersebut penting dilakukan agar Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulteng segera menindaklanjuti catatan yang ditemui ketika pelaksanaan monitoring.

"Rapat dengar pendapat kali ini kita maksudkan untuk mendiskusikan apa saja yang menjadi temuan-temuan di lapangan dan menjadikan bahan evaluasi dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah," ujar Dandy.

Anggota Komisi III DPRD Sulteng, Sadat mengatakan, forum pengawasan tersebut membutuhkan kehadiran pejabat instansi yang lengkap agar dapat melahirkan jalan keluar bagi setiap kendala pengerjaan APBD 2026 di lapangan. Komisi III berharap jajaran penanggung jawab teknis dari dinas dapat hadir utuh pada pertemuan berikutnya.

"Saya berharap bisa diagendakan kembali dan meminta kepada teman-teman di Bina Marga untuk bisa menghadirkan perangkat-perangkat penting yang berkaitan dengan apa yang sudah kita tinjau kemarin," jelas Sadat.

Dandy turut mengamini pentingnya koordinasi lengkap tersebut demi mengurai persoalan teknis di lapangan, termasuk kendala pengerjaan yang bersinggungan dengan area hutan lindung. Pihak legislatif menginstruksikan agar empat kepala bidang serta para pejabat pembuat komitmen (PPK) wajib dihadirkan pada rapat lanjutan mendatang.

"Kita mau make sure (memastikan, red) dan juga kita mau tanya sampai di mana kendala ini bisa diatasi. Kita hadirkan pejabat pembuat komitmen yang ada di lapangan yang menangani ruas-ruas jalan tersebut," ungkap Dandy.

 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Jalan Dinas Bina Marga Provinsi Sulteng, Asri menyetujui rencana pertemuan lanjutan tersebut. Pihak dinas berkomitmen membawa jajaran fisik dan teknis yang menguasai kondisi riil di lapangan agar target program gubernur Berani Lancar dapatberjalan efektif. (ZAR)