Anwar Hafid Minta Pertamina Turun Langsung

Daftar Isi

Anwar Hafid

PALU, Radar Sulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bergerak cepat menyikapi persoalan pelayanan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis solar, yang dikeluhkan pelaku angkutan kontainer akibat kendala penggunaan Barcode/QR Code saat pengisian di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Anwar Hafid mendorong agar persoalan tersebut segera mendapatkan solusi konkret sehingga tidak menghambat aktivitas transportasi dan distribusi barang di wilayah Sulawesi Tengah.

Langkah itu diwujudkan melalui rapat koordinasi bersama sejumlah instansi dan pihak terkait, di antaranya PT Pertamina, Hiswana Migas Sulawesi Tengah, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah serta perangkat daerah lingkup Pemprov Sulteng.

Rapat yang berlangsung di ruang rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Senin (14/9/2026), merupakan tindak lanjut atas aksi demonstrasi Serikat Buruh Transportasi Container (SBTC) Sulawesi Tengah. Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari langkah antisipasi terhadap potensi antrean panjang BBM seperti yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.

Anwar Hafid menegaskan, persoalan pelayanan BBM tidak boleh dibiarkan berlarut karena dapat berdampak langsung terhadap kelancaran transportasi dan distribusi barang.

“Kita ingin memastikan pelayanan BBM, khususnya BBM bersubsidi, berjalan lancar dan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat maupun pelaku usaha transportasi. Ini juga bagian dari upaya kita menjalankan Program BERANI LANCAR di sektor transportasi,” ujar Anwar.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam rapat adalah kendala teknis ketika Barcode/QR Code milik truk kontainer tidak dapat dipindai saat kendaraan sudah berada di depan nozzle.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru. Sebab, kendaraan telah mengantre cukup lama, tetapi transaksi pengisian BBM tidak dapat dilakukan karena QR Code mengalami kendala.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Pertamina dan Hiswana Migas Sulawesi Tengah sepakat memberikan kemudahan pelayanan bagi truk kontainer, terutama dalam pembelian BBM bersubsidi yang menggunakan Barcode/QR Code.

Pertamina dan Hiswana Migas juga akan menugaskan pegawai khusus untuk mendampingi penggunaan Barcode/QR Code di SPBU. Petugas tersebut disiapkan secara mobile untuk melakukan pengecekan terhadap truk kontainer yang sedang mengantre.

Dengan pola tersebut, pemeriksaan QR Code dapat dilakukan lebih awal. Sehingga, jika ditemukan kendala, persoalan dapat diketahui sebelum kendaraan mencapai nozzle.

“Jangan sampai truk sudah mengantre lama, kemudian ketika sampai di depan nozzle baru diketahui QR Code-nya bermasalah atau tidak bisa dipindai. Ini yang harus kita cegah,” tegas Anwar.

Selain itu, Pemprov Sulteng akan menyiapkan surat kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memohon diskresi atau kebijakan tertentu bagi pengelola SPBU dalam menghadapi kendala teknis penggunaan Barcode/QR Code yang berada di luar kendali masyarakat.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM bersubsidi, termasuk truk kontainer yang menjalankan aktivitas distribusi, tetap mendapatkan pelayanan ketika terjadi kendala teknis pada sistem.

Menurut Anwar, penerapan sistem digital harus tetap berjalan, namun tidak boleh mengabaikan kondisi riil yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Dalam rapat tersebut juga dibahas laporan mengenai dugaan adanya sekelompok pihak yang menguasai wilayah SPBU di Kabupaten Poso, Morowali, dan Morowali Utara.

Pemprov Sulteng akan membawa laporan tersebut ke forum yang lebih tinggi, termasuk melalui rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), untuk mendapatkan penanganan dan langkah yang tepat.

“Kalau memang ada indikasi seperti itu, tentu harus kita lihat secara serius. Jangan sampai pelayanan BBM yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru terganggu oleh pihak-pihak tertentu,” kata Anwar.

Di sisi lain, Pertamina dan Hiswana Migas diminta terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panic buying atau pembelian secara berlebihan.

Pemerintah menilai pembelian BBM secara berlebihan justru dapat memperburuk situasi dan memicu antrean panjang di SPBU.

Pertamina dan Hiswana Migas juga diminta terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait distribusi dan pelayanan penjualan BBM, khususnya BBM bersubsidi.

Anwar berharap langkah koordinasi tersebut dapat menjaga kelancaran distribusi BBM sekaligus memastikan aktivitas transportasi dan perekonomian masyarakat di Sulawesi Tengah tetap berjalan.

“Kita ingin persoalan ini diselesaikan dengan koordinasi, pelayanan yang lebih baik, dan solusi yang tidak merugikan masyarakat. Yang paling penting, distribusi BBM lancar, transportasi lancar, dan aktivitas ekonomi masyarakat juga tetap berjalan,” pungkasnya.