Anwar Hafid Dorong Percepatan Geopark Danau Poso

Daftar Isi

BAHAS GEOPARK - Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid saat menerima audiensi Aliansi Penjaga Danau Poso, aktivis, dan ilmuwan pencinta lingkungan, Kamis (3/9/2026). Foto Media BERANI

PALU, Radar Sulteng – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Dr. Anwar Hafid, M.Si mendorong percepatan pengembangan Geopark Danau Poso. Salah satu langkah yang dinilai mendesak yakni segera membentuk badan pengelola geopark di Kabupaten Poso.

Dorongan tersebut disampaikan Anwar Hafid saat menerima audiensi Aliansi Penjaga Danau Poso, aktivis, dan ilmuwan pencinta lingkungan di ruang kerjanya, Kamis (3/9/2026). Rombongan dipimpin Prof. Dr. Ir. Muhammad Nur Sangadji, DEA.

Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah langkah strategis agar Danau Poso dapat segera bergerak menuju status Geopark Nasional.

Gubernur menyatakan akan mendorong komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Poso, termasuk mempertemukan pihak-pihak terkait untuk mempercepat pembentukan badan pengelola.

“Saya undang Bupati supaya kita bentuk secepatnya tim geopark,” kata Anwar.

Dalam audiensi dijelaskan, dasar awal pengembangan geopark sebenarnya telah tersedia. Sebanyak 24 situs telah memiliki surat keputusan (SK), sehingga tahapan selanjutnya adalah membentuk badan pengelola yang kemudian ditetapkan melalui SK Bupati Poso.

Badan pengelola tersebut nantinya bertugas menghidupkan dan mengembangkan 24 situs geopark secara terpadu. Jika berjalan baik selama kurang lebih satu tahun, proses tersebut diharapkan menjadi pijakan menuju Geopark Nasional.

Namun, pengembangan geopark juga masih menghadapi persepsi di tengah masyarakat. Salah satunya kekhawatiran bahwa status geopark akan membatasi aktivitas warga di sekitar Danau Poso seperti yang selama ini dipersepsikan terhadap kawasan taman nasional.

Kekhawatiran itu dinilai perlu diluruskan melalui dialog dan kajian bersama. Sebab, prinsip geopark bukan semata-mata membatasi aktivitas masyarakat, melainkan menjaga kawasan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

“Kalau geopark dibuat masyarakat menjadi lebih baik, saya kira tidak ada yang bisa menolak untuk itu,” demikian salah satu pandangan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Aktivitas masyarakat yang telah dilakukan secara turun-temurun juga dinilai tidak semestinya langsung dilarang. Pembatasan terutama diarahkan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan.

Karena itu, keterlibatan masyarakat dan tokoh adat dinilai menjadi bagian penting dalam pengembangan geopark. Bahkan, terdapat gagasan untuk memperkuat kembali nilai-nilai adat melalui musyawarah dan aturan adat yang dapat menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan.

Konsep tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan dengan pengembangan geopark, dengan prinsip masyarakat menjaga alam dan alam memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Dalam audiensi juga dijelaskan bahwa geopark tidak hanya berbicara mengenai bentang alam atau geologi. Terdapat tiga unsur utama yang harus berjalan bersama, yakni geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity.

Geodiversity berkaitan dengan upaya menjaga keragaman geologi sekaligus mengembangkannya menjadi potensi ekonomi berkelanjutan. Sementara biodiversity berkaitan dengan keanekaragaman hayati yang keberadaannya tidak terlepas dari kondisi geologi suatu kawasan.

Keragaman geologi dan hayati tersebut kemudian turut membentuk keragaman budaya masyarakat yang hidup di sekitarnya. Karena itu, geopark dinilai dapat menjadi instrumen untuk menjaga hubungan antara alam, masyarakat, dan kebudayaan.

Sejumlah geopark di Indonesia juga disebut sebagai pembanding, termasuk kawasan Maros yang dinilai telah menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi dapat tumbuh tanpa mengorbankan kelestarian alam.

Geopark Matano juga menjadi salah satu contoh yang dibahas. Kawasan tersebut disebut mengalami perkembangan berkat dukungan dan kekompakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Selain aspek konservasi, Danau Poso memiliki nilai ekonomi dan ekologis yang besar. Danau tersebut bukan hanya memiliki keindahan alam, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Sulawesi.

Salah satunya terkait sistem kelistrikan di Sulawesi. Karena itu, keberadaan dan kelestarian Danau Poso dinilai tidak hanya menjadi kepentingan Kabupaten Poso, tetapi juga memiliki arti strategis bagi Sulawesi Tengah dan Sulawesi secara lebih luas.

“Danau Poso ini semuanya adalah kehidupan bagi seluruh masyarakat di Sulawesi,” ungkap salah satu peserta audiensi.

Potensi lain yang turut dibahas adalah sidat Danau Poso. Komoditas tersebut memiliki siklus hidup yang menghubungkan laut, muara, sungai, dan danau. Sidat tumbuh besar di perairan darat sebelum kembali ke laut untuk berkembang biak.

Potensi tersebut dinilai perlu dijaga sekaligus dikembangkan agar memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Poso. Bahkan, muncul gagasan agar budidaya sidat dikembangkan di daerah asalnya sehingga nilai ekonomi komoditas tersebut tidak seluruhnya mengalir ke luar daerah.

Para peserta audiensi menyampaikan bahwa pengembangan geopark telah melalui proses cukup panjang. Tim ahli bahkan telah terlibat sejak 26 Maret 2021.

Karena itu, momentum pertemuan dengan pihak UNESCO di Jakarta dinilai menjadi kesempatan untuk kembali menghidupkan proses yang telah berjalan. Informasi dan pengalaman UNESCO mengenai geopark yang berhasil dikembangkan di berbagai daerah dan negara diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Poso.

Gubernur Anwar Hafid menilai pertemuan lanjutan perlu segera dilakukan agar berbagai kekhawatiran dapat dibahas secara terbuka. Ia juga menyatakan dukungan terhadap upaya menjadikan Danau Poso sebagai geopark.

Menurutnya, pelestarian Danau Poso penting karena ekosistem danau di berbagai belahan dunia terus menghadapi tekanan. Kerusakan ekosistem danau akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat yang bergantung pada kawasan tersebut.

“Ini perlu kita lestarikan bersama,” tegasnya. (bar/*)