Warga RT3 Kelurahan Nunu Minta Dibangun Masjid

Daftar Isi

RESES - Ketua WR1 dan RT 3 Kelurahan Nunu, Nursalam dan Nasrullah menghadiri reses anggota DPRD Kota Palu, Dapil Palu Selatan dan Tatanga. (Foto: Salam La'abu)

PALU, Radar Sulteng- Warga RT 3/ RW 1, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, menyampaikan aspirasi kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Mohamad Imam Darmawan, pada reses, Selasa (18/8) agar di wilayah RT 3 dibangunan masjid.

Pasalnya, saat ini masyarakat di RT tersebut masih menggunakan masjid tetangga saat melaksanakan shalat berjamaah, sehingga keberadaan masjid di lingkungan tersebut sangat dibutuhkan.

Ketua RW 1, Kelurahan Nunu, Nursalam mengatakan, selama ini di lingkungan RT 3 sangat membutuhkan Masjid baru, karena di lingkungan tersebut belum memiliki masjid, sementara masyarakat yang akan melaksanakan shalat harus pergi ke masjid yang agak jauh.

Nursalam meminta kepada Imam Darmawan agar dapat mengusulkan kepada Pemerintah Kota Palu, untuk segera membangunkan masjid baru yang sangat diinginkan warga RT 3.

Kami disini (RW/RT 3) belum ada masjid jadi kami berharap pak Mohamad Imam Darmawan, dapat mengusulkan pembangunan masjid di lingkungan kami ini," pintanya.

Nursalam mengatakan,  di RW yang dipimpinnya tersebut, ada kelompok majelis taklim khususnya di RT 3 tidak memiliki masjid, sehingga harus menggunakan masjid yang ada dilingkungan RT lain.

Selain itu, pihaknya juga meminta pengadaan tenda, dan kursi karena  selamat ini hanya meminjam tenda dan kursi dari warga.

Sementara itu, ketua RT 3 Nasrullah menyoroti terkait sistem drainase dan lanjutan pengaspalan jalan lingkungan.

Menjawab pertanyaan dari ketua RW dan RT tersebut, Imam Darmawan mengatakan, untuk bantuan usaha dan pembangunan masjid belum bisa kenapa saya sampaikan belum bisa karena dilaksana karena saat ini Pemkot Palu masih fokus pada pendidikan.

Untuk saat ini Pemkot lagi fokus dulu untuk sekolah. Tapi nanti kita bantu usahakan.  Kemudian mungkin dari fraksi NasDem akan mencari cara terkait itu semua," katanya.

Sementara itu terkait majelis taqlim,  pembangunan masjid, drainase dan pengaspalan jalan, Imam mengatakan, langsung dari kepala daerah, karena bantuan tersebut telah masuk dalam sistem.

Untuk pembangunan masjid, pengaspalan dan drainase, sistemnya melalui Pemda, kalau dulu masih bisa, nanti kita coba. Cuma sekarang kalau diatur dalam sistem, yang usulannya melalui Kesejahteraan Rakyat (Kesra) itu pun ada  persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dulu," jelasnya.

Persyaratan-persyaratan tersebut kata dia, harus memiliki tanah atau lahan, setelah itu baru bisa mengajukan permohonan bantuan melalui proposal.

Bantuannya pun itu biasa dilihat dulu kebutuhannya seperti apa, terus terkait dengan usaha tenda permohonan drainase dan aspal, semuanya harus ada persyaratan dan memenuhi atau tidak. Kalau lewat Dinas Sosial harus masuk dalam DTSN  kalau sekarang ini dia maksimal desil 1-4 jadi maksimal desil 4 persyaratan utamanya minimal tiga orang atau kelompok," urainya.

Sementara itu terkait drainase dan pengaspalan, Imam mengatakan dirinya akan mengusahakan lewat DPRD. Pasalnya, saat ini persoalan serius yang dialami Pemkot Palu terkait dengan dana transfer dari pusat yang sangat minim.

Nanti saya akan berusaha di DPRD Kota Palu terkait dengan bantuan ini. Karena posisi sekarang ini dana transfer dari pusat   kurang banyak, karena banyak pemangkasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke daerah, jadi daerah sekarang ini lagi berusaha mencari dana talangan lainnya," sebutnya.

Kegiatan reses tersebut didampingi koordinator Andi Sainal, dari Sekretariat DPRD Kota Palu.(Lam)