Sulteng Masuk 10 Besar Hotspot Kebakaran Hutan

Daftar Isi

M Safri

PALU, Radar Sulteng - Sekretaris komisi III DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) Muhammad Safri, meminta pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pencegahan dan pengawasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, penanganan karhutla di Sulteng  tidak boleh hanya berfokus pada upaya pemadaman setelah api membesar, tetapi harus mengutamakan deteksi dini yang kuat di lapangan.

Berdasarkan data yang ada, karhutla sepanjang periode Januari -Juni 2026 telah menghanguskan sedikitnya 4.147 hektare lahan di Sulteng. Angka tersebut menjadi catatan tertinggi sejak 2019, sekaligus menempatkan Sulteng dalam daftar 10 besar daerah dengan jumlah titik panas (hotspot) terbanyak di Indonesia.

“Ini harus menjadi alarm serius bagi kita semua. Kalau luas lahan yang terbakar sudah mencapai ribuan hektare, berarti ada persoalan yang harus kita evaluasi, baik dari sisi pencegahan, pengawasan maupun respons di lapangan,” ujar Safri melalui sambungan telepon. Selasa, (25/8/2026).

Menyikapi kondisi tersebut, Safri mendorong BPBD, Manggala Agni, aparat penegak hukum, hingga pemerintah desa untuk meningkatkan patroli secara intensif di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Pemetaan titik rawan ini harus dilakukan secara terukur menggunakan data acuan titik panas yang ada.

“Pencegahan harus berbasis data. Titik-titik yang berulang muncul harus dipetakan, kemudian dilakukan patroli dan pengawasan secara intensif. Jangan menunggu laporan kebakaran baru turun ke lapangan,” tegasnya.

Selain melakukan langkah pencegahan, ia meminta setiap kejadian karhutla diusut tuntas untuk memastikan penyebabnya. Penegakan hukum harus berjalan tegas tanpa tebang pilih bagi pihak yang terbukti melakukan kelalaian atau kesengajaan, termasuk pengawasan ketat pada area perkebunan dan konsesi perusahaan agar tidak ada ruang untuk saling melempar tanggung jawab.

Safri juga mengingatkan bahwa dampak dari terbakarnya ribuan hektare lahan tersebut sangat luas, mulai dari kerusakan lingkungan, penurunan kualitas udara, gangguan kesehatan masyarakat, hingga kerugian pada aktivitas ekonomi daerah.

“Karhutla bukan hanya soal api. Ketika ribuan hektare lahan terbakar, dampaknya bisa ke mana-mana. Mulai dari lingkungan, kesehatan masyarakat sampai aktivitas ekonomi. Karena itu, langkah pencegahan harus menjadi prioritas,” jelasnya.

Ia turut menegaskan bahwa penetapan status siaga karhutla di Sulawesi Tengah harus dibarengi dengan tindakan nyata di lapangan, mulai dari kesiapan personel, ketersediaan peralatan, hingga kelancaran koordinasi lintas sektor dalam merespons laporan.

“Status siaga harus diikuti dengan tindakan konkret. Personel harus siap, peralatan harus tersedia, koordinasi harus berjalan dan setiap laporan harus direspons cepat. Jangan tunggu api membesar baru kita bertindak,” tambahnya. (ZAR)