Revitalisasi Sekolah Hingga Biaya Prakerin Masuk Prioritas Anggaran 2027

Daftar Isi

Hidayat Pakamundi

PALU, Radar Sulteng - Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, di Kantor DPRD Sulteng, jalan Moh Yamin. Rabu (05/08/2026).

Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi, menjelaskan pembahasan ini merupakan kelanjutan dari rapat Badan Anggaran sebelumnya yang membahas KUA PPAS Tahun Anggaran 2027, sekaligus secara paralel membahas KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026. Ia menyebut pembahasan di Komisi IV hari ini mencakup sejumlah mitra kerja, di antaranya Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Biro Kesejahteraan Rakyat (Birokesra).

Komisi empat terkait yang sudah proses pembahasan sampai pada siang hari ini, yaitu terkait dengan kegiatan sosial, proyeksi anggaran ke depan di 2027, kemudian tahun berjalan, kemudian Dinas Pendidikan, terus kemudian ada Birokesra," ujarnya.

Hidayat menyebut, pembahasan dengan Dinas Pendidikan berlangsung cukup panjang mengingat proyeksi anggaran 2027 masih berfokus pada peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, termasuk kompetensi ribuan guru SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan provinsi, serta perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur sekolah.

Kalau kita bicara tentang kualitas pendidikan ini panjang, terkait dengan kompetensi guru-guru yang luar biasa jumlahnya sekitar belasan ribu yang ada di wilayah Sulawesi Tengah khusus SMA, SMK, SLB yang menjadi kewenangan kita," jelasnya.

Ia turut menjelaskan program Beasiswa Berani Cerdas dari Pemerintah Provinsi Sulteng, yang menurutnya tidak hanya mencakup pembayaran biaya kuliah atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa asal Sulteng, tetapi juga meliputi pemberian seragam sekolah, penggratisan biaya praktik kerja industri (prakerin), hingga Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), dengan total tujuh item bantuan.

Terkait temuan di lapangan, Hidayat mengungkapkan sejumlah persoalan sarana dan prasarana pembelajaran ditemukan di beberapa sekolah, seperti SMA di Kabupaten Sigi, SMK Sirenja, dan SMK Parigata di Parigi, yang menurutnya telah ditinjau langsung oleh dinas terkait dan tengah diupayakan penyelesaiannya. Ia juga menyinggung persoalan di SMK Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una, yang telah ditinjau langsung oleh kepala dinas terkait pengelolaan sekolah, termasuk masalah guru dan kepala sekolah yang memiliki tugas tambahan di sekolah lain.

Sekarang sementara dipikirkan kira-kira bagaimana melakukan afirmasi terhadap sekolah tersebut agar bisa berjalan, karena memang di sana selain daratannya, kemudian ada lautnya yang jadi penekanannya kepada SMK Kejuruan Perikanan itu," jelasnya.

Mengenai target revitalisasi sekolah pada tahun anggaran mendatang, Hidayat mengungkapkan jumlahnya akan bergantung pada besaran anggaran yang tersedia, dengan harapan semakin banyak sekolah SMA dan SMK yang dapat direvitalisasi, mencakup bangunan, bangku, hingga papan tulis, demi kenyamanan proses belajar mengajar.

Terkait klasifikasi kerusakan bangunan sekolah, Hidayat menjelaskan data secara rinci, baik kategori ringan, sedang, maupun berat berada di masing-masing dinas teknis yang telah melakukan supervisi dan monitoring langsung ke lapangan. Ia juga mengungkapkan salah satu kendala utama yang menghambat proses revitalisasi sejumlah sekolah adalah persoalan sertifikat hak atas tanah sekolah yang saat ini masih dalam proses perbaikan dan legalisasi.

Yang jelas yang menjadi kendala ini, kenapa tidak tersentuh oleh program revitalisasi, terkait dengan sertifikat hak atas sekolah itu, itu sementara lagi diperbaiki terus, kemudian dilegalitaskan," tambahnya. (ZAR)