.png)
Pimpinan Perumda Avo Absen Mangkir RDP
 |
| Muslimun |
PALU, Radar Sulteng – Anggota Komisi B DPRD Kota Palu,
Muslimun, menyayangkan ketidakhadiran Pelaksana Tugas (Plt) Perumda Avo dalam
Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik penagihan retribusi air di Hunian
Tetap (Huntap) Satelit Balaroa. Menurutnya, absennya pimpinan perusahaan daerah
itu membuat forum yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Palu, Jalan Moh.
Hatta, Jumat (31/07/2026), sulit menghasilkan keputusan yang dapat langsung
dieksekusi.
Muslimun menilai kehadiran pejabat yang memiliki kewenangan
mengambil keputusan sangat penting agar setiap rekomendasi DPRD dapat
diputuskan saat itu juga, tanpa harus menunggu persetujuan pihak lain.
Saya tanya dulu, di mana Pak Plt? Kalau teman-teman Perumda Avo yang hadir tidak bisa mengambil keputusan, jangan sampai nanti rekomendasi resmi dari DPRD hanya dijawab, ‘kami laporkan dulu ke Plt’. Kami tidak mau seperti itu,” tegasnya.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan, RDP seharusnya
menjadi momentum menyelesaikan persoalan yang selama ini dikeluhkan warga
Huntap Balaroa, bukan sekadar forum mendengar aspirasi tanpa kepastian tindak
lanjut.
Kami ingin persoalan ini selesai hari ini, bukan rapat terus berulang. Karena itu sejak awal kami berharap Plt Perumda Avo hadir supaya kebijakan bisa langsung diputuskan,” ujarnya.
Muslimun juga menyoroti pembahasan mengenai skema relaksasi
pembayaran bagi warga yang menunggak tagihan air. Menurutnya, keputusan terkait
besaran pengurangan atau bentuk keringanan seharusnya dapat dipastikan dalam
RDP apabila pimpinan Perumda Avo hadir.
Yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah kepastian. Kalau memang ada pengurangan tagihan, berapa besarannya? Itu yang harus diputuskan. Jangan sampai masyarakat kembali menunggu karena kewenangan ada di pimpinan yang tidak hadir,” katanya.
Ia berharap hasil RDP tidak berhenti sebagai catatan rapat
semata. Menurutnya, Perumda Avo harus segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi
DPRD agar persoalan penagihan retribusi air di Huntap Satelit Balaroa tidak
terus berlarut dan semakin meresahkan masyarakat.
Harapan kami sederhana, jangan sampai masyarakat terus menunggu kepastian. Persoalan ini harus segera diselesaikan dengan langkah nyata, bukan sekadar pembahasan yang berulang,” pungkasnya.(Cr1)
