Perubahan APBD 2026, Pemprov Sulteng Pangkas Perjalanan Dinas

Daftar Isi

Wakil Gubernur Sulteng dr Reny Lamadjido

PALU, Radar Sulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memangkas sejumlah pos belanja dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Salah satu langkah efisiensi yang dilakukan adalah pengendalian belanja operasional, termasuk perjalanan dinas.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., saat membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Tengah pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Selasa (4/8).

Dalam paparannya, belanja daerah pada rancangan perubahan APBD 2026 disesuaikan menjadi Rp4.909.465.908.386,38 atau berkurang sekitar Rp21,25 miliar dibandingkan target sebelumnya. Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran agar lebih berorientasi pada program prioritas dan pelayanan masyarakat.

Sementara itu, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi Rp4.886.846.385.153,87 atau bertambah sekitar Rp58,93 miliar dari proyeksi sebelumnya.

Dengan komposisi tersebut, APBD Perubahan 2026 masih mengalami defisit sebesar Rp22.619.523.232,51. Defisit itu direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp72.619.523.232,51.

Reny menjelaskan, penyusunan perubahan KUA dan PPAS juga mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program 9 Berani, khususnya pada sektor Berani Cerdas dan Berani Sehat. Dengan demikian, alokasi anggaran diharapkan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Di sisi lain, kondisi perekonomian Sulawesi Tengah menunjukkan tren positif. Pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi Sulawesi Tengah tumbuh 8,32 persen secara year-on-year, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen.

Menurut Reny, pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor industri pengolahan, terutama melalui program hilirisasi nikel di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Hilirisasi dinilai mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, membuka lapangan kerja, memperkuat aktivitas pertambangan, mendorong sektor konstruksi, serta menggerakkan sektor perdagangan dan usaha pendukung lainnya.

Selain pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah juga mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah, angka kemiskinan pada September 2025 tercatat 10,52 persen atau sekitar 345,38 ribu jiwa. Angka tersebut turun 0,40 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya atau berkurang sekitar 12,95 ribu orang.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tetap mencermati perkembangan inflasi dan tingkat pengangguran terbuka sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih efektif.  (bar/*)