Pendapatan APBD Perubahan 2026 Sulteng Diproyeksi Naik Rp58,9 Miliar

Daftar Isi

ABT - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr Reny A Lamadjido menyampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Selasa (4/8). Foto Media BERANI

PALU, Radar Sulteng - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Selasa (4/8).

Membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Tengah, Wakil Gubernur mengungkapkan bahwa perekonomian Sulawesi Tengah pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh 8,32 persen (year-on-year). Angka tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen, sekaligus menempatkan Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

Menurutnya, capaian tersebut didorong oleh kuatnya sektor industri pengolahan, terutama melalui program hilirisasi nikel di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat aktivitas pertambangan, mendorong sektor konstruksi, serta menggerakkan perdagangan dan berbagai sektor pendukung lainnya.

Sulawesi Tengah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional melalui pertumbuhan ekonomi yang impresif dan peningkatan ekspor. Capaian ini menjadi modal penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2026 yang ditetapkan pada kisaran 8,3 hingga 11 persen," ujar Wakil Gubernur.

Pertumbuhan ekonomi tersebut juga mulai memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah, tingkat kemiskinan pada September 2025 tercatat 10,52 persen atau sekitar 345,38 ribu jiwa, turun 0,40 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya, atau berkurang sekitar 12,95 ribu orang.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tetap mencermati sejumlah indikator ekonomi lainnya, seperti inflasi dan tingkat pengangguran terbuka, sebagai bahan evaluasi dalam menyusun arah kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Dalam rancangan perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi Rp4.886.846.385.153,87 atau bertambah sekitar Rp58.930.529.310,87 dibandingkan proyeksi sebelumnya. Sementara itu, belanja daerah mengalami penyesuaian menjadi Rp4.909.465.908.386,38 turun sekitar Rp21.251.545.456,62 dari target awal.

Dengan kondisi tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp22.619.523.232,51 yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp72.619.523.232,51.

Wakil Gubernur menegaskan, penyusunan perubahan KUA dan PPAS juga mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program 9 Berani, terutama pada sektor Berani Cerdas dan Berani Sehat, sehingga alokasi anggaran benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penyusunan dan pelaksanaan perubahan APBD hanya dapat berjalan dengan baik melalui kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Karena itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, perhatian, dan kerja sama yang selama ini terbangun demi mewujudkan pembangunan Sulawesi Tengah yang semakin maju dan sejahtera," tutupnya.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Arnila Hi. Moh. Ali, didampingi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Moh. Arus Abdul Karim, serta dihadiri anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. (BAR/*)