Pansus Konflik Agraria Tolitoli Telusuri Penerimaan Daerah

Daftar Isi

Nurmansyah Bantilan 

PALU, Radar Sulteng - Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria Tolitoli DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat lanjutan sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Tinggi (Kejati), Pemerintah Provinsi, dan DPRD Sulteng beberapa waktu lalu. Rapat Pansus tersebut di di laksanakan di kantor DPRD provinsi Sulteng jalan Moh Yamin. Jum'at, (31/7/2025).

Ketua Pansus Konflik Agraria Tolitoli, Nurmansyah Bantilan, menjelaskan rapat tersebut turut menghadirkan Kantor Wilayah Kementerian Perbendaharaan Negara serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menelusuri data penerimaan negara dan daerah, sesuai arahan KPK dalam rapat koordinasi sebelumnya. Namun, ia menyebut hasil rapat belum banyak memberikan kejelasan akibat keterbatasan data yang dimiliki oleh kedua instansi tersebut.

Hasil rapat tadi itu sebenarnya tidak banyak yang bisa kita gali karena minimnya data di mereka. Dari pihak Kanwil Kementerian Perbendaharaan Negara Sulawesi Tengah, data-data itu kan kalau kayak pajak, mereka bayar langsung. Jadi menurut mereka, mereka juga punya keterbatasan berkaitan data yang tidak bisa mengakses by system, itu ada di Jakarta," jelasnya saat ditemui usai rapat.

Nurmansyah menambahkan, pihak Bapenda juga memiliki keterbatasan serupa terkait data dua perusahaan yang menjadi fokus Pansus. Ia menyebut data yang dimiliki Bapenda hanya berupa penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) secara gelondongan tanpa rincian nama perusahaan penyumbang, khususnya dari sektor sawit.

Dispenda itu hanya menerima gelondongan DBH, tanpa ada rincian nama-nama perusahaan yang berkontribusi di situ. Jadi kita tidak mengetahui apakah dua perusahaan ini, PT Citra Mulya Perkasa (CMP) dengan PT Total Energi Nusantara (TEN), itu termasuk dari mereka juga, karena tidak ada rinciannya," ungkapnya.

Ia mengungkapkan, hingga kini pihaknya belum melakukan konfirmasi langsung kepada kedua perusahaan tersebut, dan proses penelusuran data masih akan berlanjut melalui rapat-rapat lanjutan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya.

Nurmansyah menyebut, meski rapat kali ini belum memberikan data signifikan, pihaknya telah mengantongi sejumlah catatan penting dari rangkaian rapat sebelumnya, termasuk hasil investigasi, verifikasi, dan validasi lapangan di Kabupaten Tolitoli, yang melibatkan pertemuan dengan warga petani serta pemerintah kabupaten dan OPD setempat.

Sudah ada catatan-catatan pada saat kita rapat dengan provinsi sebelumnya, kemudian rapat dengan RDP pada saat kita turun investigasi, verifikasi, dan validasi di tingkat lapangan di kantor bupati. Hari pertama kita dengan warga petani, hari kedua di kantor bupati dan OPD. Masih ada rapat-rapat selanjutnya," tambahannya. (ZAR)