Morowali Gemerlap Industri, Jangan Lupakan Petani

Daftar Isi

Zulfikar

MOROWALI, Radar Sulteng – Serikat Petani Indonesia (SPI) melalui Kepala Divisi Advokasi dan Badan Aksi Tani Indonesia Cabang Morowali, Zulfikar, mengkritik arah pembangunan Kabupaten Morowali yang dinilai tidak boleh hanya diukur dari pesatnya pertumbuhan industri dan investasi.

Menurut Zulfikar, geliat industri dan pertambangan yang menjadikan Morowali sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah harus berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Ia menegaskan, SPI tidak mempertentangkan keberadaan industri dengan sektor pertanian. Namun, pertumbuhan industri jangan sampai membuat pemerintah mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

“Kami tidak sedang mempertentangkan industri dengan pertanian. Industri boleh tumbuh dan investasi boleh berkembang. Tetapi pertumbuhan industri tidak boleh membuat pemerintah lupa bahwa ada petani yang membutuhkan jalan menuju lahannya, pupuk, benih, sarana produksi dan kepastian pasar,” ujar Zulfikar.

Menurutnya, sektor pertanian tetap memiliki posisi penting dalam pembangunan Morowali. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan berbagai program pertanian yang telah dijalankan benar-benar memberikan dampak bagi petani.

Zulfikar mencontohkan penyerahan bantuan benih padi unggul bersertifikat kepada petani di Desa Lembo Makmur, Kecamatan Bumi Raya, pada 14 Juli 2026. Program tersebut, kata dia, patut diapresiasi apabila benar-benar mampu meningkatkan produktivitas dan memberikan manfaat bagi petani.

Namun, SPI meminta pemerintah tidak hanya mengukur keberhasilan program dari sisi penyaluran bantuan atau seremoni.

“Kalau pemerintah mengatakan ada program untuk meningkatkan produktivitas pertanian, kami ingin melihat datanya. Berapa petani yang menerima manfaat, berapa luas lahan yang mendapatkan intervensi, berapa anggarannya dan apa hasilnya. Jangan hanya berhenti pada seremoni penyerahan bantuan,” katanya.

Selain bantuan benih, SPI juga menyoroti kebutuhan petani terhadap infrastruktur pendukung produksi, terutama jalan usaha tani. Zulfikar mengatakan, jalan usaha tani bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan salah satu faktor yang menentukan biaya produksi dan pendapatan petani.

Jalan yang sulit dilalui akan menyulitkan petani membawa pupuk dan sarana produksi menuju lahan. Kondisi tersebut juga membuat proses pengangkutan hasil panen dari lahan menjadi lebih mahal dan sulit.

“Bagi petani, jalan usaha tani sangat penting. Bukan hanya untuk masuk ke lahan, tetapi juga untuk membawa pupuk dan sarana produksi serta mengangkut hasil panen. Kalau aksesnya buruk, biaya produksi petani ikut meningkat,” jelasnya.

Karena itu, SPI meminta pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani berdasarkan kebutuhan nyata petani dan kondisi di lapangan.

Selain infrastruktur, akses terhadap pupuk, benih, alat dan mesin pertanian, teknologi, pendampingan serta pasar juga dinilai harus menjadi perhatian pemerintah.

SPI juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Morowali yang mencapai Rp848,77 miliar. Zulfikar menegaskan, SPI tidak mempersoalkan SiLPA sebagai uang yang dapat langsung dialihkan atau dibagikan kepada petani. Penggunaan SiLPA tetap memiliki mekanisme dan ketentuan dalam penganggaran.

Namun, besarnya SiLPA perlu dilihat dari sisi efektivitas perencanaan dan pelaksanaan APBD.

“Kami tidak mengatakan bahwa SiLPA adalah uang yang bisa langsung diberikan kepada petani. Itu bukan persoalannya. Yang kami pertanyakan adalah efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran,” ujarnya.

Menurut Zulfikar, ketika kebutuhan dasar masyarakat, termasuk petani, masih banyak yang belum tertangani, pemerintah perlu menjelaskan penyebab anggaran yang telah direncanakan belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi pembangunan yang dirasakan masyarakat.

“Kalau kebutuhan dasar masyarakat masih banyak yang belum selesai, pemerintah harus menjelaskan mengapa anggaran yang sudah direncanakan belum seluruhnya mampu diterjemahkan menjadi pembangunan yang dirasakan rakyat,” katanya.

Ia menilai persoalan tersebut penting dibuka kepada publik agar masyarakat dapat mengetahui apakah belum tertanganinya kebutuhan petani disebabkan keterbatasan anggaran atau karena perencanaan dan pelaksanaan program yang belum efektif.

SPI Cabang Morowali mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi terbuka terhadap kebijakan dan program sektor pertanian. Pemerintah diminta membuka data realisasi program pertanian tahun 2025 dan pelaksanaan program 2026, termasuk jumlah penerima bantuan, luas lahan yang mendapatkan intervensi serta besaran anggaran yang digunakan.

Data produksi pertanian 2025 juga dinilai perlu dibuka secara lebih komprehensif agar masyarakat dan organisasi petani dapat melihat perkembangan produksi setiap komoditas dan wilayah.

SPI juga meminta pemerintah menjelaskan indikator keberhasilan program pertanian 2026. Ukuran keberhasilan tidak cukup hanya berdasarkan jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi harus dilihat dari dampaknya terhadap produktivitas dan pendapatan petani.

Selain itu, organisasi petani perlu dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan pertanian. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat pemerintah tidak hanya berdasarkan data administratif, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan nyata di lapangan.

Zulfikar menegaskan, Morowali tetap dapat menjadi daerah industri sekaligus daerah yang kuat dalam sektor pertanian. Kemajuan kawasan industri dan meningkatnya investasi tidak boleh menciptakan kesenjangan perhatian antara sektor industri dan sektor pangan.

“Morowali boleh menjadi daerah industri, tetapi jangan membelakangi pertanian. Jangan sampai pembangunan terlihat megah dari luar, sementara petani di pelosok masih kesulitan mengakses lahannya sendiri,” tegasnya.

Ia meminta pemerintah hadir bukan hanya melalui program dan kegiatan seremonial, tetapi memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan petani.

“Pemerintah harus hadir bukan hanya dalam bentuk program dan seremoni, tetapi hadir dengan hasil yang bisa dirasakan petani,” sambungnya.

Bagi SPI, pembangunan Morowali tidak cukup hanya ditandai dengan besarnya investasi dan pertumbuhan industri. Pembangunan juga harus tercermin dari kemampuan pemerintah meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani.

“Petani yang menghasilkan pangan dan menjaga keberlanjutan sektor pertanian juga memiliki hak yang sama untuk merasakan pembangunan,” pungkas Zulfikar. (bar)