10 Desa di Sigi Jadi Percontohan Program Inklusif

Daftar Isi

WORKSHOP - Penyusunan RKT dan Exit Strategy Program Pakagasi di Kota Palu. Foto Kominfo Sigi

SIGI, Radar Sulteng – Pemerintah Kabupaten Sigi menetapkan 10 desa sebagai percontohan Program Penghidupan Inklusif dan Peka Risiko (Pakagasi) bagi penyandang disabilitas dan perempuan. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketangguhan sosial ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Nuim Hayat, menyampaikan hal itu saat membuka Workshop Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Exit Strategy Program Pakagasi di Kota Palu, Selasa (4/8/2026).

Menurut Nuim, 10 desa tersebut menjadi pilot project yang diharapkan mampu melahirkan praktik-praktik baik yang dapat diterapkan di desa lainnya di Kabupaten Sigi.

Sepuluh desa ini menjadi percontohan, sehingga praktik-praktik baik yang telah berjalan dapat direplikasi di desa lainnya,” ujar Nuim.

Program Pakagasi menyasar kelompok rentan, terutama perempuan dan penyandang disabilitas, dengan fokus pada peningkatan kapasitas ekonomi, penguatan ketahanan sosial, serta membangun desa yang lebih siap menghadapi berbagai risiko.

Adapun 10 desa yang menjadi lokasi pelaksanaan program berada di tiga kecamatan. Di Kecamatan Dolo Selatan meliputi Desa Bangga, Bulubete, dan Rogo. Kecamatan Gumbasa mencakup Desa Omu, Simoro, dan Pakuli Utara. Sementara di Kecamatan Sigi Biromaru meliputi Desa Pombewe, Jono Oge, Lolu, dan Mpanau.

Program tersebut mendapat pendampingan dari Yayasan Sikola Mombine dengan dukungan Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) serta Kementerian Dalam Negeri.

Nuim Hayat mengapresiasi peran lembaga mitra yang telah membantu pemerintah daerah dalam menjangkau kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok yang selama ini membutuhkan perhatian lebih.

Tidak semua sektor dapat dijangkau pemerintah. Program ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya perempuan rentan dan penyandang disabilitas,” katanya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan pihak terkait agar program yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Pemkab Sigi juga mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan program di 10 desa tersebut sebagai bahan pengembangan dan perluasan program ke wilayah lainnya.

Program yang sudah berjalan perlu dievaluasi agar dapat diperbaiki dan direplikasi di desa-desa lainnya,” tambahnya.

Workshop tersebut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah, perwakilan masyarakat, serta unsur Forkopimda tingkat provinsi. Kegiatan juga diikuti secara daring oleh perwakilan ASB, Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri, dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Program Pakagasi telah berjalan sejak 2023 dan dijadwalkan berakhir pada Desember 2026. Pemerintah Kabupaten Sigi berharap kolaborasi bersama organisasi non-pemerintah terus diperkuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. (bar/*)