Wagub Tegaskan Clean and Good Governance Jadi Pondasi Pemerintahan

Daftar Isi

RAKOR PENGAWASAN - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., membuka Rapat Koordinasi Pengawasan di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Senin (13/7). Foto Media BERANI

PALU, Radar Sulteng – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menegaskan bahwa penerapan clean and good governance harus menjadi pondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Menurutnya, pemerintahan yang baik tidak akan terwujud tanpa diawali dengan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan bertajuk "Sinergi Pengawasan dalam Rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah" di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (13/7).

Dalam arahannya, Reny mengajak seluruh kepala perangkat daerah memanfaatkan forum tersebut sebagai ruang diskusi yang terbuka untuk menyelesaikan berbagai persoalan tata kelola pemerintahan. Ia menilai konsultasi sejak dini menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari.

Silakan bertanya apabila ada hal-hal yang masih menjadi keraguan. Sekarang kita harus lebih berhati-hati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Prinsip pencegahan harus menjadi budaya dalam menjalankan pemerintahan," tegasnya.

Reny menuturkan, komitmen kepemimpinan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama dirinya adalah membangun pemerintahan yang bersih terlebih dahulu sebelum mewujudkan pemerintahan yang baik. Integritas, menurutnya, menjadi pondasi utama dalam membangun birokrasi yang profesional, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.

Kita ingin menjalankan roda pemerintahan yang bersih terlebih dahulu, baru kemudian menjadi pemerintahan yang baik. Tidak bisa hanya baik, tetapi tidak bersih. Karena itu yang kita bangun adalah clean and good governance," ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar senantiasa menjaga integritas sejak awal menerima amanah jabatan. Menurutnya, tantangan dan godaan dalam birokrasi hanya dapat dihadapi dengan komitmen moral yang kuat serta kejujuran dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

Kalau kita sudah bersih, insya Allah kita akan menjadi baik. Semua berawal dari niat. Jangan sampai ketika diberi amanah jabatan justru muncul kepentingan-kepentingan pribadi. Mari kita tetap berada di jalan yang benar agar setiap langkah pengabdian mendapat keberkahan dari Allah SWT," pesannya.

Reny berharap melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh perangkat daerah semakin memahami pentingnya kepatuhan terhadap peraturan, memperkuat sistem pengawasan internal, serta membangun budaya kerja yang berintegritas demi mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Rapat koordinasi itu dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina, Inspektur Provinsi Sulawesi Tengah Fahrudin Yambas, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah La Ode Abdul Sofyan, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan tersebut juga diikuti secara virtual oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Zoom Meeting sebagai bentuk sinergi dalam memperkuat pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di daerah. (bar/*)