Sekolah Tertimbun Lumpur Area Tambang, Arnila Desak Investigasi

Daftar Isi

Arnila M Ali

PALU, Radar Sulteng - Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah Hj Arnila M Ali menyampaikan keprihatinan atas banjir lumpur yang menimbun kawasan SMPN 2 Desa Siombatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Peristiwa yang diduga terkait aktivitas pertambangan PT Graha Mining Utama (GMU).

Sebagai legislator dari dapil  Morowali dan Morowali Utara Arnila menilai, kondisi tersebut menunjukkan adanya kelalaian dalam pengelolaan lingkungan di sekitar area tambang, mengingat dampaknya sampai mengganggu fasilitas pendidikan anak-anak.

Yang sesungguhnya tertimbun adalah hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang aman dan layak,"  tegas Arnila, Sabtu (18/07/2026).

Arnila mendesak pemerintah segera melakukan investigasi terbuka dan independen, tidak hanya mengandalkan laporan dari pihak perusahaan. Ia meminta seluruh pihak terkait dilibatkan agar penyebab kejadian dapat diungkap secara objektif, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan lingkungan perusahaan, audit pelaksanaan AMDAL, hingga penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Ia juga turut mempertanyakan fungsi pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan di Morowali selama ini, dengan menyebut peristiwa tersebut sebagai peringatan bahwa sistem pengawasan lingkungan belum berjalan optimal.

Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah sekolah tertimbun lumpur dan masyarakat menjadi korban. Pengawasan lingkungan tidak boleh bersifat reaktif, tetapi harus mampu mencegah bencana sebelum terjadi," ujarnya.

Menurut Arnila, setiap perusahaan tambang berkewajiban menerapkan prinsip good mining practice, termasuk membangun sistem pengendalian sedimentasi, drainase, dan pengelolaan air tambang yang memadai agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Ia menilai, apabila sistem tersebut dijalankan sesuai standar, semestinya lumpur tidak sampai menggenangi sekolah maupun permukiman warga.

Ia turut menyoroti minimnya keterbukaan informasi dari pihak perusahaan di tengah meningkatnya keresahan warga, dan meminta PT GMU segera memberikan penjelasan resmi serta membuka akses pemeriksaan apabila merasa tidak menjadi penyebab kejadian.

Transparansi jauh lebih baik daripada membiarkan spekulasi berkembang," pungkasnya.

Arnila juga meminta pemerintah menghentikan sementara aktivitas PT GMU apabila hasil pemeriksaan awal menunjukkan indikasi kuat bahwa kegiatan perusahaan membahayakan keselamatan masyarakat dan lingkungan, selama proses investigasi berlangsung.

Investasi memang penting, tetapi keselamatan rakyat jauh lebih penting. Jangan sampai keuntungan ekonomi dibayar dengan rusaknya lingkungan, hilangnya ruang belajar anak-anak, dan penderitaan masyarakat di sekitar wilayah tambang," tambahnya. (ZAR)