Safri Usulkan RDP Desak Transparansi Kondisi PT GNI

Daftar Isi

Muhammad Safri, Ketua Fraksi PKB DPRD provinsi Sulawesi Tengah. Sabtu, (11/6/2026). Foto : Zahra

PALU, Radar Sulteng - Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Sulteng, Muhammad Safri, mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulteng membuka informasi secara transparan mengenai keadaan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) setelah mencuatnya kabar perusahaan tersebut tengah menghadapi masalah berat yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan karyawan.

Publik berhak mengetahui kondisi sebenarnya. Apakah PT GNI benar-benar mengalami kesulitan keuangan, sedang menjalani restrukturisasi, atau masih beroperasi normal. Jangan sampai masyarakat hanya menerima informasi yang simpang siur, sementara pemerintah memilih diam," jelas Safri melalui sambungan telepon, Sabtu (11/7/2026).

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Safri meminta DPRD Sulteng segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan manajemen PT GNI, Dinas Tenaga Kerja, Dinas ESDM, BPJS Ketenagakerjaan, serikat pekerja, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, serta pihak yang menangani proses PKPU.

DPRD harus mendapatkan jawaban yang jelas. Apa penyebab perusahaan berada dalam kondisi seperti ini? Apakah hak seluruh pekerja sudah dipenuhi? Bagaimana nasib pekerja jika restrukturisasi gagal? Apa langkah konkret pemerintah mencegah dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas? Pelajaran apa yang akan diambil agar investasi besar di Sulteng memiliki tata kelola yang sehat, transparan, bertanggung jawab, dan tidak meninggalkan persoalan ketika menghadapi krisis," ujarnya.

Menurut Safri, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Pemerintah Sulteng, manajemen PT GNI, dan pengurus PKPU perlu segera mengeluarkan pernyataan resmi supaya tidak ada ruang bagi spekulasi yang meresahkan warga. Ia menegaskan persoalan ini bukan lagi sekadar urusan internal perusahaan sebab, jika benar ribuan pekerja terkena dampak, imbasnya akan meluas ke berbagai sektor ekonomi Morowali Utara (Morut).

Yang terpukul bukan hanya pekerja. UMKM, usaha kos-kosan, transportasi, pedagang kecil hingga penerimaan daerah juga akan terkena imbasnya. Pemerintah harus menghitung dampak ekonomi ini secara serius, bukan menunggu krisis semakin meluas," ujarnya.

Atas pertimbangan tersebut, ia mendorong Pemerintah provinsi Sulteng bersama Pemerintah Kabupaten Morut untuk segera menyiapkan kajian dampak ekonomi sebagai landasan menyusun langkah mitigasi. Safri juga meminta pemerintah menyiapkan skema darurat bila kondisi perusahaan terus memburuk, di antaranya penempatan ulang tenaga kerja, program pelatihan keterampilan, hingga perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak.

Ia turut mendesak agar seluruh komitmen investasi PT GNI ditinjau ulang, termasuk realisasi penyerapan tenaga kerja, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan, hingga pemenuhan hak-hak pekerja.

Kalau selama ini perusahaan mendapat berbagai kemudahan investasi dari negara, maka publik juga berhak mengetahui apakah seluruh komitmen itu telah dipenuhi. Jangan hanya menikmati insentif, tetapi ketika menghadapi persoalan yang menanggung akibatnya justru masyarakat dan pemerintah daerah," tambahnya.

Safri turut mempertanyakan lemahnya pengawasan negara terhadap perusahaan-perusahaan strategis yang mengelola investasi bernilai triliunan rupiah dan mempekerjakan ribuan orang.

Kita sering mendengar angka investasi yang fantastis. Tetapi ketika perusahaan menghadapi persoalan, pemerintah seperti tidak memiliki sistem deteksi dini. Apakah pemerintah pernah memantau kesehatan keuangan perusahaan-perusahaan besar ini? Apakah ada early warning system sebelum kondisi seperti ini terjadi?" tegasnya.

Ia menilai kasus yang membelit PT GNI semestinya dijadikan bahan evaluasi kebijakan hilirisasi nasional yang selama ini terlalu berfokus pada besaran nilai investasi dan pembangunan smelter, tanpa cukup memperhatikan keberlanjutan usaha, tata kelola perusahaan, dan perlindungan pekerja. Baginya, keberhasilan hilirisasi semestinya diukur dari kesehatan industri, perlindungan pekerja, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan investasi, bukan sekadar angka penanaman modal. Ia menyebut, apabila satu perusahaan bermasalah hingga membuat ribuan orang kehilangan mata pencaharian, maka ada aspek yang perlu dievaluasi ulang.

Kondisi tersebut juga menurut Safri dapat sekaligus menjadi peringatan bagi Morut yang selama ini sangat bergantung pada industri pengolahan nikel. Ia mengungkapkan bahwa daerah tidak boleh menggantungkan ekonomi hanya pada satu sektor atau beberapa perusahaan besar sehingga yang terjadi adalah ketika satu industri terguncang, ekonomi daerah tidak langsung ikut goyah.

Diversifikasi ekonomi harus segera menjadi agenda pemerintah," pungkasnya (ZAR)