Pemprov Sulteng Alokasikan Rp52,4 Miliar untuk Iuran BPJS

Daftar Isi

CAPAIAN PROGRAM - Wakil Gubernur Sulteng dr Reny Lamadjido pada kegiatan konferensi pers capaian program BERANI Sulteng di Kantor Bappeda, Senin (6/7/2026). Foto MEDIA BERANI

Jamin BERANI Sehat Dirasakan Seluruh Warga Tanpa Terkecuali

PALU, Radar Sulteng – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat melalui Program BERANI Sehat. Sejak diluncurkan pada 13 April 2025, program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk memastikan seluruh warga memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terkendala status kepesertaan jaminan kesehatan.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Renny Lamadjido saat membuka konferensi pers capaian Program BERANI di Kantor Bappeda Sulawesi Tengah, Senin (6/7/2026).

Menurut dr. Renny, Program BERANI dirancang bukan sekadar menjadi slogan pemerintahan, melainkan menghadirkan manfaat nyata yang dapat langsung dirasakan masyarakat, termasuk di sektor kesehatan.

Program BERANI dirancang bukan hanya menjadi slogan pemerintahan, tetapi sebagai kebijakan yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Kami juga mengundang teman-teman wartawan agar masyarakat mengetahui sejauh mana program-program ini telah berjalan," ujar dr. Renny.

Ia menegaskan, pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat maupun media sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Teman-teman wartawan adalah ujung tombak kami. Kalau memang ada yang masih kurang, silakan disampaikan. Kami terbuka terhadap kritik dan masukan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik," katanya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Fatma A. Deu, menjelaskan BERANI Sehat dijalankan melalui dua skema utama.

Skema pertama dilakukan melalui integrasi dengan BPJS Kesehatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membantu pembiayaan masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) dengan kontribusi Rp2.000 per jiwa, sementara sisanya ditanggung pemerintah pusat.

Selain itu, pemerintah juga mendaftarkan masyarakat pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), termasuk warga yang belum memiliki kepesertaan BPJS maupun yang kepesertaannya tidak aktif ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.

Hingga Juni 2026, realisasi anggaran BERANI Sehat mencapai sekitar Rp52,4 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp35 miliar digunakan untuk pembiayaan peserta PBPU, sedangkan sekitar Rp16 miliar dialokasikan bagi peserta PBI.

Kabupaten Sigi menjadi daerah dengan jumlah peserta terbanyak, sementara Kabupaten Parigi Moutong membutuhkan anggaran terbesar karena jumlah penduduk dan tingkat kemiskinannya relatif lebih tinggi.

Selain layanan yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, BERANI Sehat juga menghadirkan skema Non-JKN untuk melayani kebutuhan kesehatan yang belum ditanggung BPJS, seperti korban kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan, pengeroyokan hingga kejadian luar biasa atau wabah.

Pada 2025, skema tersebut telah melayani 420 pasien dengan nilai klaim sekitar Rp2,3 miliar. Sementara hingga Juni 2026, sebanyak 190 pasien telah memperoleh pelayanan dengan nilai klaim sekitar Rp720 juta.

Untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga memanfaatkan aplikasi Sehati sebagai sistem verifikasi kepesertaan sekaligus membantu penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi anak yang belum memiliki identitas. (bar/*)