Komisi B Apresiasi Kota Palu Terima Reward Rp3 Miliar

Daftar Isi

APRESIASI - Ruslan Ramli, Ketua Komisi B, saat menyampaikan laporan dalam rapat kerja banggar DPRD Kota Palu, Jumat (27/07/2026). (Andika Nur Hikmah/ Radar Sulteng)

PALU, Radar Sulteng – Keberhasilan Pemerintah Kota Palu menjaga laju inflasi berbuah apresiasi dari pemerintah pusat. Kota Palu menerima insentif sebesar Rp3 miliar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang selanjutnya dialokasikan untuk mendukung penguatan sektor usaha mikro, perdagangan, dan program stabilisasi harga pangan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Ruslan Ramli, dalam rapat kerja hasil pertemuan mitra Komisi A, B, dan C bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu di Gedung DPRD Kota Palu, Jalan Moh. Hatta, Jumat (24/07/2027).

Ruslan mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti atas kinerja pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi. Menurutnya, dana insentif tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga harus dimanfaatkan untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Ada Rp3 miliar dari Kementerian Dalam Negeri yang kemudian diberikan kepada Pemerintah Kota Palu atas prestasi yang jelas mampu menjaga inflasi di Kota Palu. Juara dua dapat Rp3 miliar,” ujar Ruslan.

Ia menjelaskan, dari total dana tersebut, sebesar Rp1 miliar dialokasikan kepada Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja. Anggaran itu direalisasikan dalam bentuk bantuan modal usaha sebesar Rp5 juta kepada 200 wirausaha pemula.

Saat ini proses pelaksanaannya masih berada pada tahap seleksi dan bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Kota Palu.

Rp1 miliar diperuntukkan untuk Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja yang kemudian direalisasikan dalam bentuk kegiatan pemberian modal usaha sebesar Rp5 juta kepada 200 wirausaha pemula, yang proses kegiatannya di triwulan IV karena masih proses seleksi,” katanya.

Sementara itu, Rp2 miliar lainnya dialokasikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk pembangunan sekitar 700 lapak bagi pelaku usaha di kawasan bekas Terminal Manonda.

Menurut Ruslan, program tersebut diharapkan mampu memberikan ruang usaha yang lebih layak bagi pedagang sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

Selain insentif Rp3 miliar, Pemerintah Kota Palu juga memperoleh dana pengendalian inflasi sebesar Rp400 juta.

Anggaran itu dimanfaatkan untuk pelaksanaan program pasar murah yang telah digelar di delapan kecamatan guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Ini juga adalah cara pemerintah kota untuk menjaga inflasi dan juga menumbuhkan perekonomian Kota Palu sekaligus membantu masyarakat untuk mendapatkan sembako yang lebih murah,” tutur Ruslan.

Rapat kerja tersebut dipimpin Muhlis U. Aca dan dihadiri Ketua Banggar DPRD Kota Palu Ratna Maya Sari Agan, Ketua Komisi A Irsan Satria, Ketua Komisi B Ruslan Ramli, Ketua Komisi C Abdurrahim Nasar Al’amri, anggota DPRD dari Komisi A, B, dan C, serta panitia Banggar.

Hasil rapat akan menjadi bahan pembahasan Banggar dalam penyusunan Perubahan APBD 2026 dan KUA-PPAS APBD 2027.(Cr1)