APBD 2027 Kota Palu Diproyeksi Rp2,1 Triliun

Daftar Isi

EVALUASI - Ketua Banggar DPRD Kota Palu,Ratna Maya Sari Agan (tengah), saat menjelaskan terkait target PAD (Andika Nur Hikmah/ Radar Sulteng).

Banggar DPRD Kota Palu Cermati Target PAD

PALU, Radar Sulteng – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu menjadi sorotan dalam rapat kerja hasil pertemuan mitra Komisi A, B, dan C bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu.

DPRD mengingatkan agar pemerintah daerah tidak sekadar memasang target tinggi dalam penyusunan APBD 2027, tetapi benar-benar menghitungnya berdasarkan potensi riil agar tidak berujung menjadi angka di atas kertas.

Pembahasan tersebut mengemuka dalam rapat kerja yang digelar di Gedung DPRD Kota Palu, Jalan Moh. Hatta, Jumat (24/07/2026), dipimpin Muhlis U. Aca dan dihadiri Ketua Banggar Ratna Maya Sari Agan, Ketua Komisi A Irsan Satria, Ketua Komisi B Ruslan Ramli, Ketua Komisi C Abdurrahim Nasar Al’amri, anggota DPRD dari berbagai Komisi, serta panitia Banggar.

Ketua Banggar DPRD Kota Palu Ratna Maya Sari Agan mengungkapkan, proyeksi APBD Kota Palu pada 2027 diperkirakan meningkat menjadi sekitar Rp2,1 triliun dari sebelumnya sekitar Rp1,7 triliun. Di balik kenaikan tersebut, terdapat target pendapatan, khususnya sektor pajak daerah, yang melonjak hingga sekitar Rp280 miliar.

Menurut Ratna, peningkatan itu perlu dikaji secara cermat agar target yang ditetapkan benar-benar realistis dan dapat dicapai.

Melihat komposisi yang sudah diberikan kepada kita terkait data KUA-PPAS 2027 itu APBD kita Rp2,1 triliun. Naiknya cukup signifikan dari Rp1,7 triliun. Catatan kami, pada saat pembahasan nanti teman-teman di Banggar betul-betul bisa melihat data, terutama data pendapatan,” kata Ratna Maya Sari Agan.

Ia menegaskan, Banggar tidak ingin target pendapatan disusun secara berlebihan tanpa memperhatikan kondisi di lapangan. Sebab, target yang terlalu tinggi justru berpotensi menyulitkan pemerintah daerah ketika realisasi penerimaan tidak sesuai harapan.

Data pendapatan khusus pajak itu naik kurang lebih Rp280 miliar. Kita bukan pesimis, tetapi kita mau merasionalkan. Artinya segala sesuatu itu harus kita tetapkan berdasarkan objek yang ada atau potensi yang ada,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Palu Ruslan Ramli juga memaparkan hasil evaluasi realisasi PAD semester pertama. Ia menyebut capaian antar-OPD masih beragam. Ada perangkat daerah yang berhasil melampaui target, namun tidak sedikit yang realisasinya bahkan belum menyentuh 50 persen meski tahun anggaran telah berjalan setengah.

Masih ada beberapa OPD terkait dengan belum merealisasikan target pendapatan asli daerah yang dibebankan. Ada beberapa program yang bisa melampaui target, tetapi ada juga yang masih setengah dari target padahal sudah berjalan satu semester,” ujarnya.

Ruslan mencontohkan, retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) masih menghadapi kendala sehingga target belum tercapai.

Kondisi serupa juga terjadi pada pengelolaan pasar, di antaranya Pasar Talise yang belum berfungsi optimal dan Pasar Tavanjuka yang masih membutuhkan dukungan fasilitas agar mampu menarik lebih banyak aktivitas perdagangan.

Karena itu, DPRD meminta evaluasi terhadap target PAD tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga dibarengi pembenahan fasilitas dan optimalisasi layanan OPD agar sumber-sumber pendapatan daerah benar-benar dapat dimaksimalkan pada tahun anggaran berikutnya.(Cr1)