Aksi Morowali Desak Penuntasan SiLPA Rp848,77 Miliar

Daftar Isi

ADA YANG TIDAK BERES - Aksi massa Masyarakat Morowali menuntu perbaikan sistem pemerintahan Pemda Morowali. FOTO IST

Persoalkan Dana Hibah ke APH Sampai Rp75 Miliar

Morowali, Radar Sulteng – Aliansi Peduli Morowali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Morowali, Senin (6/7/2026). Massa menyatakan akan bertahan di lokasi hingga Bupati Morowali bersedia menemui dan berdialog langsung dengan para demonstran.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Zulfikar, menegaskan massa tidak akan membubarkan diri sebelum tuntutan mereka mendapat respons dari pemerintah daerah.

Kami akan bertahan sampai Bupati mau menemui massa aksi dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat," tegas Zulfikar saat dihubungi melalui telepon.

Aksi yang mengusung tema "Selamatkan Morowali" itu diawali dengan titik kumpul di Lapangan Sangiang Kinambuka Marsaoleh sebelum massa bergerak menuju Kantor Bupati Morowali.

Dalam seruannya, Aliansi Peduli Morowali menilai daerah tersebut tengah mengalami krisis tata kelola pemerintahan. Massa juga membawa berbagai poster dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Pada aksi tersebut, massa menyampaikan 10 tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali. Tuntutan pertama adalah menghentikan pemborosan anggaran daerah, termasuk menolak pemberian hibah sebesar Rp75,5 miliar kepada lembaga vertikal.

Massa juga mendesak pemerintah memperbaiki sistem perencanaan pembangunan agar lebih partisipatif serta menyelesaikan persoalan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp848,77 miliar sehingga anggaran dapat terserap secara efektif.

Selain itu, Aliansi Peduli Morowali meminta pemerintah mengoptimalkan pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Dalam bidang ketenagakerjaan, massa menuntut pembayaran gaji guru secara layak dan tepat waktu serta pemenuhan hak-hak tenaga outsourcing di lingkungan pemerintahan.

Massa juga menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan PT Duta Sarana Batuan, PT Batu Alam Prima, dan PT Dua Saudara Nikelindo di wilayah Bungku Tengah, sekaligus meminta pemerintah tidak menerbitkan izin tambang baru di kawasan tersebut.

Tuntutan lainnya meliputi pemenuhan kebutuhan gas dan minyak bagi masyarakat sesuai janji pemerintah, peningkatan dukungan terhadap sektor pertanian melalui perbaikan jalan tani, distribusi pupuk subsidi, akses BBM untuk alat pertanian, serta pembenahan sistem irigasi.

Aliansi Peduli Morowali juga meminta pemerintah meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui realisasi program Pancaroba, pemerataan akses listrik dan jaringan internet bagi masyarakat kepulauan, serta perhatian terhadap nelayan yang terdampak aktivitas pertambangan.

Di sektor pendidikan, massa mendesak pemerintah menuntaskan pembangunan infrastruktur pendidikan mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi serta mengelola program beasiswa secara partisipatif dan transparan. (bar)